State of Indonesia is a very large country. It can be seen from many tribes, nations, cultures, languages, and others who are in Indonesia. As a unitary state with extensive autonomy, takes the concept of the relationship of authority between the central government and local governments. Administratively, the pattern of the relationship of authority between the central government and regional governments born of the delegation of authority. Who was born on the theory of delegation, supervision concept embraced by local governments in Indonesia are more inclined to form Hybrid variations (supervision), transfer of power from central to local government could be said to embrace open-end arrangement or general competence. therefore, a new paradigm in central and local relations should be established with the pattern of center-periphery relations towards a more harmonious, it's time developed progressive thinking that is based on relations that are complementary and interdependent.
Victims of terrorism are not only those affected by terrorist attacks but include those exposed to terrorist ideology. The series of bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia has resulted in the loss of life regardless of the victim, causing widespread public fear, and property losses, resulting in a wide impact on social, economic, political, and international relations. The method used is Legal Research based on legislation related to each other. The best thing that can be done by the state to maintain the safety and security of citizens from becoming victims of terrorism is to prevent or anticipate that terrorism crimes do not occur. The fulfillment of the rights of victims under Act No. 15 of 2003 at the crisis stage after the crime of terrorism must be taken immediately because the action relates to the safety of the victim. Act No. 5 of 2018 states that the victim of non-criminal terrorism is a person who suffers physical, mental, and/or economic losses resulting from a Terrorism Crime. Victims are direct victims as well as indirect victims of a crime of terrorism. The determination of victims of terrorism can be done directly by investigators, without having to wait for a court decision. Treatment of victims, especially those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.
AbstrakUntuk menjaga kelangsungan fungsi pokok dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peran dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penyelenggaraan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kebijakan pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan nasional, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Aspek politik dilaksanakan dengan cara menjadikan isu pemanasan global, bencana alam, banjir, longsor, dan kekeringan untuk memperkuat kegiatan rehabilitasi sebagai program prioritas dalam pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan pelaku utama yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Peran masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilakukan melalui konsultasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan, penyampaian aspirasi, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Kata Kunci : Kebijakan, Rehabilitasi, Hutan, Masyarakat
Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDesa merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang sangat penting guna membangun perekonomian Desa agar lebih progresif. Melalui BUMDesa, potensi-potensi yang ada di desa diharapkan mampu untuk dikelola secara lebih profesional namun tetap memiliki perspektif nilai kekeluargaan di dalamnya dengan naungan pemerintahan desa sebagai penggerak otonomi pemerintahan di desa khususnya bidang perekonomian yang berkesinambungan. Hal yang sama juga diterapkan di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai sebuah Desa yang memiliki akses cukup jauh dari perkotaan, Desa Labuh Air Pandan memiliki potensi yang begitu besar. Hal inilah yang harus dikedepankan dengan membangun sinergisitas yang kuat antar Pemerintahan Desa, BUMDesa, serta masyarakat secara utuh sehingga potensi-potensi tersebut mampu dikelola dengan baik yang kemudian menjadi peningkatan perekonomi di Desa Labuh Air Pandan. Hanya saja, diperlukan upaya-upaya yang nyata serta keterlibatan akademisi dalam membangun senergi tersebut. Untuk itu melalui program pengabdian ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai landasan utama dalam membangun ekonomi desa yang lebih baik lagi melalui BUMDesa di Desa Labuh Air Pandan. Beberapa kegiatan pengabdian yang sudah terealisasi antara lain yakni : penyusunan draft peraturan desa tentang badan usaha, sosialisasi pembangunan ekonomi desa melalui bumdesa, bantuan alat operasional percetakan konblok, pendirian komunitas “desa usaha mandiri”, serta luaran tambahan yaitu masuknya tim pelaksana pengabdian sebagai tenaga ahli pendampingan pembangunan ekonomi desa dan tim seleksi fit and proper test pemilihan pejabat Direktur BUMDesa periode baru sesuai dengan permintaan pihak desa
Law enforcement against criminal acts without a permit (illegal mining) must be carried out for the sake of social justice for all Indonesian people. The Bangka Resort Police, as one of the institutions of the Indonesian National Police, has duties and obligations in realizing ideal conditions both in law enforcement efforts and other persuasive efforts, must be fast and responsive in tackling illegal mining. In this regard, this research aims to examine law enforcement problems of illegal tin mining in realizing restorative justice with the locus of study, namely the Bangka Resort Police. The formulation of the problem studied in this research is as follows. First, what are the legal issues to realizing restorative justice in the enforcement of illegal tin mining crimes by the Bangka Resort Police? Second, how are the efforts of the Bangka Resort Police to overcome the obstacles in law enforcement against the criminal act of illegal tin mining? The legal problems that occur involve various dimensions, namely the dimensions of competence, personnel commitment, supporting facilities and infrastructure, and issues from the social environment of the community. Multiple efforts have been carried out by the Bangka Resort Police in the internal aspect and implementing progressive actions as a form of dedication by law enforcement officials.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.