Salah satu peribahasa mengatakan “di mana bumi dpijak, di situ langit dijunjung”. Peribahasa tersebut mengandung arti bagi warga negara yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang sudah disepakati baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang sudah disepakati bersifat mengatur dan memaksa yang mana negara membatasi perilaku yang tidak boleh dilakukan. Bilamana dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi, maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu contohnya adalah pelanggaran tindak pidana pajak yang mana tidak bertujuan untuk menghukum atau menyengsarakan pelakunya . Pada dasarnya pajak sendiri telah diatur peraturannya, mulai dari tata cara perpajakkan, sanksi apa yang dikenakan, siapa yang tergolong wajib pajak, dan lain-lain yaitu UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No. 16 Tahun 2009 jo UU No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perpajakkan. Seharusnya peraturan yang sudah dibuat berjalan sesuai dengan harapan, tetapi kenyataannya tidak. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih ada yang coba melanggar bahkan tak sedikit justru pemerintah lah yang melanggar. Dalam dunia perpajakkan masih banyak ditemukan indikasi tindak pidana pajak yang mana bisa menjadi tindak pidana umum yang mana lebih jelasnya adalah tindak pidana korupsi karena telah merugikan pendapatan atau kas negara yang pelakunya adalah oknum pegawai atau pejabat pajak. Hal ini menyebabkan spekulasi mengapa orang yang memiliki wewenang dan dipercayakan dalam bidang pajak berani mengambil hak para wajib pajak padahal mereka telah disumpah jabatan. Para oknum ini bekerja sama dengan oknum wajib pajak yang ingin berusaha memalsukan nilai pajaknya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan bagaimana maraknya korupsi pada lingkungan Ditjen pajak dan apakah dampak dari yang diperbuat. Lalu, penelitian ini diharapkan bisa membuka hati dan mata para tikus-tikus pajak agar tidak serakah, tidak merebut hak wajib pajak karena bisa sangat merugikan bagi pendapatan negara juga dapat mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak.
Indonesia is rich in diversity of marine biota because it is one of the countries that has a wider sea area than its land. Lobster is one of Indonesia's wealth, which is abundantly available and is the most sought-after commodity, even the seeds are exported to foreign countries. The existence of this writing is that the author wants to know how the government regulates the policy of exporting lobster seeds, in fact it is permissible or not since or before the corruption case of the former Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and also wants the public to know how influential the export of lobster seeds is for the country's economy. By using descriptive research methods, the authors can compile the article based on existing data and regulations. Policies for lobster seed export activities have different opinions based on their interests. There are contras with the reason that it can harm the country because the selling value is lower than the sale value of lobsters that are already large, it is detrimental to fishermen because if the seeds are exported it results in the availability of large lobsters being small or even threatened to be non-existent, it is profitable for importing countries because the supply of lobsters will be more in imported countries , damage the marine ecosystem, rampant etc. Then, some people who are pro with the lobster seed export policy reasoned that if the export of seeds is prohibited or caught it can harm fishermen who used to export lobster seeds as a livelihood, lobster seeds can be eaten by other predators if left at sea, etc. Besides that, the government with its latest regulation prohibits the export of seeds and allows more if the seeds are bred according to the terms and conditions that have been regulated. Therefore, the government must be wise in making decisions, prioritizing the welfare of the community in the future and the welfare of natural resources.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.