AbstrakNegara kesejahteraan (welfare state) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (state failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Goodin (1999; dalam Simarmata, 2008: 19) negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosialekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relation systems; dan (4) rights to education and the expansion of modern mass educations systems Kata kunci : negara kesejahteraan, kegagalan pasar, kegagalan negara . Abstract Welfare state is considered as the most appropriate response on the form of state involvement in advancing the welfare of the people. This belief was reinforced by the emergence of empirical facts about the failure of the market (market failure) and the failure of the state (state failure) in improving people's welfare. According to Goodin (1999; in Simarmata, 2008: 19) the welfare state is often associated with the distribution of existing resources to the public, either in cash or in the form of certain (cash benefits or benefits in kind). The concept of well-being are closely linked to socio-economic policy of working to realize the people's welfare in general. Some of the most urgent areas for attention in welfare policy is a matter of education, health and employment. In general, a country can be classified as a welfare state if it has four main pillars, namely: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relations systems; and (4)
AbstrakWilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Proses manajemen bencana dilakukan melalui empat fase, yakni fase: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan fase pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi masyarakat tentang pengetahuan dan nilai kearifan sosial masyarakat lokal dalam proses manajemen bencana Gunung Kelud. Penelitian menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang merupakan wilayah utama terkena dampak bencana Gunung Kelud.Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yang meliputi Aparat Desa Pandansari, tokoh masyarakat Desa Pandansari, dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda alam akan terjadinya erupsi Gunung Kelud yaitu: (1) Terjadi migrasi binatang seperti monyet, ular, burung, dan sebagainya yang turun ke wilayah permukimamn masyarakat, (2) Debit sumber air, seperti sumur, mata air, dan sungai kecil berkurang dan mengering, (3) Muncul awan panas dan gerah, (4) Muncul gempa-gempa kecil disertai kilat dan bunyi gelegar kecil, (5) Tumbuhan dan tanaman layu dan berubah warna, dan (6) Tokoh Tetua masyarakat bermimpi didatangi "Lembu Suro". Sedangkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat terhadap Gunung Kelud tercermin dalam bentuk "Ritual Sesaji Gunung Kelud" dan "Budaya Gotong Royong". Kata kunci: konstruksi, pengetahuan dan kearifan sosial, manajemen bencana. AbstractIndonesia is a disaster prone area, both natural disasters, man-made disasters, and social disasters. The disaster management process is carried out through four phases, namely: mitigation, preparedness, emergency response, and recovery phases. This study aims to illustrate the community's construction of the knowledge and value of social wisdom of local communities in the Kelud Mountain disaster management process. Research approach and type using of qualitative. Data collection techniques are done through interviews, observation, and documentation, while data analysis techniques using descriptive-qualitative techniques. Research location in Pandansari Village, Ngantang District, Malang Regency, which as the main area affected by Kelud Mountain disaster. The subjects were determined by purposive sampling, which included Pandansari Village Officer, Pandansari Village Leader, and Chairman of Disaster Risk Reduction Forum. The results can be stated that in the phase of disaster mitigation, the community has knowledge of the natural signs of Kelud Mountain eruption that is: (1) The migration of animals such as monkeys, snakes, birds, and so forth that descend into the settlement area of society, (2) The discharge of water sources, such as wells, springs, and small rivers is reduced and drie...
One of the sosial problems facing Indonesia is poverty. Efforts to overcome poverty, among others, can be done through job creation. Tourism development, is seen as the right strategy to accelerate employment growth and poverty reduction. International donor agencies and international non-governmental organizations recognize that tourism as an industri has succeeded in accelerating economic development and human development, and has succeeded in reducing rural poverty rates in developing countries. Various studies in several developing countries, such as Namibia, Costa Rica and Tanzania also show that tourism development has proven to be able to accelerate economic growth and provide employment, increase in income, living standards and stimulate other production sektors. Community-Based Tourism (CBT) is the right strategy in the development of tourism that benefits the community. Indonesia has great potential to develop tourism, especially natural and cultural tourism, which can be used as capital in an effort to reduce poverty. This paper aims to explain conceptually about the links between tourism development, employment growth, and poverty alleviation efforts. AbstrakSatu diantara masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan antara lain bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata, dipandang merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Lembaga-lembaga donor internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional mengakui bahwa pariwisata sebagai industri yang telah berhasil mempercepat pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, dan telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan di negara-negara berkembang. Berbagai hasil studi di beberapa negara berkembang, seperti Namibia, Costa Rica, dan Tanzania juga menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata terbukti telah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produksi lainya. Community-Based Tourism (CBT) merupakan strategi yang dianggap tepat dalam pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangan pariwisata, khususnya pariwisata alam dan budaya, yang bisa dijadikan modal dalam upaya mengurangi kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual tentang keterkaitan antara pengembangan pariwisata, pertumbuhan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.Kata Kunci: pariwisata, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan.
Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan indera untuk waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesetaraan hak. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas adalah melalui pembinaan yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang. Pertanyaan penelitian ini adalah apa dan bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di RSBN Malang?. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di RSBN Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif yaitu pengelola Panti RSBN Malang, yang meliputi Kasubag TU, Pekerja Sosial, dan instruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan keterampilan bagi penyandang disabilitas netra yang dilaksanakan di RSBN Malang meliputi: (1) bimbingan fisik mental; (2) bimbingan sosial; (3) Bimbingan keterampilan; (4) Penempatan di komunitas; dan (5) Pelatihan lebih lanjut, sehingga penyandang cacat netra (visual) memiliki keterampilan kerja dan bisnis setelah lulus dari suatu institusi. Secara umum program peningkatan keterampilan ini mampu membuat para penyandang disabilitas netra menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata Kota Batu, Malang, yang hampir sama sekali tidak terekspose keberadaanya, namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologis, agama, dan budaya. Fokus penelitian ini diarahkan kepada: (1) bagaimana bentuk jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu; dan (2) bagaimanakah peran dan fungsi masing unit dalam jaringan sosial praktik prostitusi terselubung di kawasan wisata kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study). Lokasi penelitian dilakukan di kawasan wisata Songgoriti, Kota Batu. Subyek penelitian ditentukan secara purposive, yakni: pramuwisata (tourguide), tukang ojek, petuah Desa Songgokerto, pemilik villa, warga yang berjualan di sekitar kawasan wisata, dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Kerangka teoritik yang dijadikan dasar analisis mengacu kepada perspektif teori jaringan sosial dari Turner. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial praktik prostitusi terselubung terbentuk dengan melibatkan berbagai stakeholders, seperti: Pemakai (user), Tukang Ojek, Tour Guide, Pemilik Villa, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pemilik Usaha Hiburan (Karaoke) dan Billiyard), Pihak Oknum Pemerintah, dan Masyarakat. Jaringan sosial tersebut terbentuk karena adanya ikatan kepentingan (interest) yang sama, terutama kepentingan ekonomi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.