Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Prinsip negara hukum juga memerlukan adanya pengadilan yang independen dan tidak memihak, termasuk kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan bebas dari intervensi dan pengaruh kekuasaan lain. Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (“MK”) dari ketiga cabang kekuasaan, yaitu DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif) bertujuan untuk memastikan integritas, independensi, dan kontrol yang tepat. Secara normatif, baik DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memecat Hakim MK yang telah diusulkan secara sepihak. Namun, pada 29 September 2022, DPR mencopot Hakim Aswanto dari MK dengan pertimbangan yang tidak dibenarkan konstitusi. Hal ini dapat merusak independensi peradilan dan tidak mencerminkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik legalitas pemecatan Hakim Aswanto dan implikasinya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan kepustakaan (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencopotan Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU MK dan pemerintah harus memastikan bahwa segala keputusan MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. Sebagai "guardian of constitution", MK merupakan roh dari negara hukum dan eksistensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting.
<em>Sektor ekonomi telah mengalami digitalisasi, tidak terkecuali dalam perdagangan. Digitalisasi perdagangan memang membawa efisiensi dan efektivitas dengan hadirnya perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Namun, masalah hukum terjadi dengan bukti angka sengketa konsumen yang bertransaksi melalui PMSE mendominasi laporan konsumen yang diterima oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di tengah angka sengketa yang tinggi, mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan masih konvensional sehingga tidak efisien dalam segi waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada sekarang dan menemukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang optimal dengan membandingkan penerapan berbagai mekanisme di negara lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi pustaka (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban atas kekurangan dari mekanisme penyelesaian sengketa konsumen konvensional telah disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) </em><em>yaitu online dispute resolution (ODR). Namun, hingga sekarang, belum ada peraturan komprehensif mengenai ODR sehingga penerapannya pun belum maksimal. Padahal, ODR mampu memberikan efisiensi waktu dan biaya lewat segala fitur dan inovasi padanya, misalnya dengan fitur artificial intelligence dan sistem double blind bidding. Maka dari itu, penelitian ini juga akan menjabarkan langkah rancang bangun sistem ODR di Indonesia.</em><p><strong><em>Kata kunci</em></strong><em>: Sengketa Konsumen; Penyelesaian Sengketa Daring; Perdagangan Elektronik; Perdagangan; BPSK</em></p>
Cystic hydatidosis caused by Echinococcus granulosus is a rare disease which mainly involves the liver and lungs. In 1%–2% cases, it may affect the brain. Primary multiple hydatid cysts of the brain are very rare. A 14-year-old girl presented with a history of headache and altered sensorium. Computed tomography scan and magnetic resonance imaging showed multicystic intraventricular lesions and patient was operated by neurosurgeon. Multiple cysts were removed. Antihelminthic medication was started, and patient was discharged with full recovery of neurological function. Hydatid cyst must be considered as a differential diagnosis of cystic space-occupying lesions of the brain. Surgery and antihelminthic drugs will help to get rid of infection.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.