Based on the provisions of Article 24A paragraph 1 of the 1945 Constitution and Article 24C paragraph 1 of the 1945 Constitution, there is a dualism of judicial institutions authorized to decide the judicial review of conflict of laws and regulations, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. This study aims to find out how to regulate the judicial review of legislation in Indonesia. The research method used in this paper is the normative juridical. The results of the study showed that the dualism of statutory regulatory bodies resulted in inconsistencies in providing decisions related to the prevailing laws and regulations in Indonesia. Whereas legislation is arranged hierarchically and has a proportion of certain content material that must be tested consistently in one institution only to provide a legal certainty for the community. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 terjadi dualisme lembaga kehakiman yang berwenang memutus judicial review konflik peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan dualisme lembaga pengujian peraturan perundang-undangan menyebabkan inkonsistensi dalam memberikan putusan terkait permasalahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hirarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu sehingga harus diuji secara konsisten dalam satu lembaga saja agar memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.
RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa.Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa. Ini menunjukan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dengan mengembalikan lagi peran BPD dalam penyusunan RKP Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan proses demokrasi yang pada gilirannya dapat melahirkan kebijakan-kebjijakan yang strategis di desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.Tujuan penelitian ini 1) Untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensive) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tingkat Kesiapan Teknologi pada penelitian ini adalah tingkat 2.Hasil penelitian menujukan BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa yang disebabkan rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.
Fenomena dalam penelitian ini yaitu tidak adanya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo terhadap para pedagang, Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang tersedia di pasar Bungur Kabupaten Bungo, Tidak adanya pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pasar dan pedagang dipasar Bungur Kabupaten Bungo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis pengelolaan pasar dalam pemberdayaan Pasar Bungur di Kabupaten Bungo. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensif) aspek-aspek yang ada. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah dengan pendekatan secara kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Kabupaten Bungo, seluruh pedagang di pasar tradisional di pasar Bungur Kabupaten Bungo dan seluruh pembeli di Pasar Bungur Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan pasar Bungur Muara Bungo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pembinaan terhadap pasar tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada di di dalamnya sudah berjalan namun masih ada beberapa kendala.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh ada indikasi dalam beberapa tahun terakhir aparatur pemerintahan dusun belum begitu memahami pengelolaan dana dusun di Dusun Air Gemuruh khususnya tahun 2019, dalam proses penganggaran pelaksanaan dana dusun tahun 2019, ada indikasi belum secara penuh melibatkan unsur masyarakat dan ada indikasi masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan masyarakat kepada pemerintah dusun dalam pengelolaan dana dusun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan, hambatan, dan upaya pemerintah Dusun air gemuruh dalam mengelola dana dusun guna meningkatkan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh aparatur pemerintah Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, BPD dan tokoh masyarakat. Sampel berjumlah 15 orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana dusun tahun 2019 dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Dusun Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari pemerintah dusun telah melaksanakan semua tahapan dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum maksimal yang disebabkan oleh masih terdapat beberapa pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum serta memakan anggaran yang cukup besar.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.