Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo)

Abstract

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa.Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa. Ini menunjukan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dengan mengembalikan lagi peran BPD dalam penyusunan RKP Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan proses demokrasi yang pada gilirannya dapat melahirkan kebijakan-kebjijakan yang strategis di desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.Tujuan penelitian ini 1) Untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensive) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tingkat Kesiapan Teknologi pada penelitian ini adalah tingkat 2.Hasil penelitian menujukan BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa yang disebabkan rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Politik Desa dan Kepemimpinan Perempuan: Pengintegrasian Isu Gender Di Desa Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste

“…Berdasarkan penjabaran sebelumnya, sudah disampaikan bahwa inisiatif penyusunan perdes berbasis masalah lokal belum terlalu tampak di bawah kepemimpinan Kepala Desa. Sebagai catatannya, minimnya inisiatif penyusunan perdes ini tidak hanya terjadi di masa kepemimpinan Kepala Desa perempuan namun juga di masa kepemimpinan dua Kepala Desa sebelumnya, dan bahkan banyak terjadi pada umumnya desa-desa di Indonesia (Hartati, 2018;Hidayat & Maros, 2019;Indartuti, 1945;Karyadijaya, 2013;Sudrajat, 2020).…”