Pengelolaan administrasi kependudukan dan Sistem Informasi Desa (SID) Poncosari belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas website, minimnya keterampilan jurnalisme dan fotografi, serta kurangnya pengetahuan teknis dari aparat dusun dalam tertib adminitrasi. Pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan bekerja sama dengan KKN Mahasiswa UMY 74 dan 88 di Desa Poncosari. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan dan pelatihan administrasi kependudukan, pelatihan adminitrasi, dan penyusunan proposal kegiatan bagi karang taruna, serta pelatihan pendampingan jurnalistik warga dan fotografi. Pengabdian ini telah meningkatkan kemampuan jurnalistik, fotografi, dan tata kelola administrasi sehingga dapat mengotimalkan pengelolaan web desa dan SID Poncosari. Tindak lanjut dari pengabdian ini adalah pendampingan pengelolaan website desa dan pengembangan literasi media serta peningkatan pengelolaan potensi wisata di Desa Poncosari.
This article aims to shed light on the securitization elements practiced by migrant exporting countries in response to the Kafala system of major Middle East recipient countries addressed to foreign female domestic workers. The existing studies have inferred that the Kafala is a form of securitization. However, those works have little attention to other securitization of migration favored by sending countries. The receiving countries preserve the Kafala to protect their citizen from migrant workers. The system requires a sponsor who initially scrutinizes the workers. Those sponsors, who are employers the most, have frequently kept their passports and related official documents to ensure their safety and the compliance of their workers. This article investigates the securitizing actors, the referent objects, and the audience. The collected data for this paper are mainly from the online database. Data analysis employs word cloud, matrix, and crosstab analysis of the Nvivo 12 + software. The article argues that the securitizing actors of sending migrant countries are the interest groups; the referent objects are human life and dignity; the audience is individuals, groups, or institutions that are active and able to support formally and morally.
Merebaknya wabah covid-19 telah berdampak pada menurunnya permintaan jasa sablon di Usaha Sablon “TOPO PRINTING” milik Bapak Topo Rudihartono yang berada di Dusun Depok, Ambarketawang, Gamping, Sleman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan omset usaha sablon ini yaitu : 1) ketergantungan terhadap satu pelanggan, 2) teknologi sablon yang masih konvensional, dan 3) pemasaran yang belum dijalankan secara profesional. Melihat dari adanya kemajuan teknologi internet dan strategi pemasaran melalui digital, maka pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media digital dalam rangka meningkatkan penjualan jasa sablon “TOPO PRINTING”. Beberapa program yang dijalankan dalam pengabdian ini adalah pelatihan pembuatan media digital marketing, pelatihan pemanfaatan Search Engine Optimization dalam digital marketing, pembuatan platform media sosial untuk promosi, dan peningkatan kualitas hasil produksi sablon, Program-program yang telah dijalankan berhasil memberikan strategi pemasaran dan penjualan dengan media digital dan meningkatan kualitas produksi sehingga berdampak pada meningkatnya penjualan jasa sablon “TOPO PRINTING”.
Timor-Leste during and after the process of disarmament, demobilization, and reintegration (DDR) in the years 2000-2004 did not achieve an acceptable level of security. This article, using a DDR maximalist perspective and a liberal perspective in security studies, examines the UN limitations in providing a solid problem-solving process and its implications for DDR. The qualitative data collected from several personal interviews to different stakeholders is analyzed using thematic analysis. Based on these interviews and observations this research finds that the UN had several limitations to carry out DDR in Timor-Leste, being the most salient, the weak legitimacy and the lack of professionalism in human resources.
This article describes the notion of the Responsibility to Protect (R2P) as a branch of humanitarian intervention. This approach emerges to immediately respond atrocities of innocent people due to political persecution taking place in a state. R2P allows external power in the form of the military operation to prevent casualties of citizen. The opponents of R2P argue that it contradicts with the non-intervention principle based on state-sovereignty. However, the proponents of this approach believe that human security and rights should be beyond of state. It is assumed that R2P remains relevant to completely stop either state violation over its citizen or armed conflict within civil war. The discussion of this paper therefore compress the notion of Humanitarian Intervention and the grounds of Humanitarian Intervention, which concerns mainly on the debate the Responsibility to Protect of what is nature of this approach, of who are authorized actors in charge as well as of how it should be implemented. Keywords: Responsibility to Protect, Humanitarian Intervention, Conflict AbstrakArtikel ini menjelaskan konsep Responsibility to Protect (R2P) sebagai cabang dari intervensi kemanusiaan. Pendekatan ini muncul sebagai respon yang serius atas peristiwa pembantaian manusia tidak berdosa sebagai sanksi politik yang terjadi dalam negara. R2P mengizinkan kekuatan eksternal dalam bentuk operasi militer untuk mencegah lebih banyak kerugian jiwa dari kalangan masyarakat. Para pengkritik konsep R2P berpandangan bahwa konsep tersebut bertentangan dengan prinsip non-intervensi atas kedaulatan negara lain. Namun, para pendukung R2P menegaskan bahwa kepentingan "keamanan manusia" dan Hak Asasi Manusia berkedudukan lebih tinggi daripada (kedaulatan) negara. Hal ini kemudian mengasumsikan bahwa konsep R2P tetap relevan untuk mencegah kekerasan Negara terhadap warganya atau konflik bersenjata dalam perang saudara. Makalah ini mendiskusikan konsep Intervensi Kemanusiaan-sebagai titik tolak lahirnya R2P-dan dilanjutkan dengan dialektika R2P seputar asal-usul pendekatan ini, siapa yang memiliki otoritas melakukannya dan bagaimana konsep ini diimplementasikan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.