Penelitian ini membahas mengenai kondisi darurat kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia saat ini, masalah kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahn global yang menimpa anak-anak tidak hanya di Indonesia tetapi dibelahan dunia yang lain. Anak-anak yang hidup dalam kondisi miskin, anak korban konflik bersenjata adalah sebgaian dari anak-anak di dunia yang mengalami berbagai macam tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual. Meningkatanya kasus kekerasan terhadap anak berupa eksploitasi, kekerasan , penganiayaan, penelantaran dan kejahatan seksual, terjadi akhir-akhir ini memperlihatakan bahwa, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua telah gagal menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak di Indonesia. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak terutama yang menjadi korban kejahatan seksual dapat dilhat jumlah kasus kejahatan seksual yang dihimpun oleh beberapa lembaga, meskipun angka-angka tersebut sebenarnya merupakan fenomena puncak es, artinya tidak menggambarkan kondisi riil yang sebenarnaya terjadi di masyarakat saat ini. Tujuan Pelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi darurat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat kita dan faktor-faktor penyebab masakya kekerasan seksual terhadapa anak, upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dan upaya-upaya preventif dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai macam bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan seksual. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap feomena yang terjadi, terkait dengan tindak kekerasan seksual terhadap anak.anak.
Abstrak. Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Hingga Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak hanya menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Mengenai lembaga negara yang yang bersengketa dan penyelesaiannya pada mahakamah konstitusi adalah lembaga yang di atur dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, adapun lembaga lembaga tersebut yaitu MPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementrian Negara, Pemerintah Daerah, (Pasal 18 ayat 2), DPRD Prov, DPRD Kab/Kota, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, KY, TNI, POLRI. dari tujuh belas lembaga Negara, namun yang dapat menjadi pihak dalam Mahkamah Konstitusi hanya lima belas karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengecualian yang disebutkan diatas. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.