Law Number 3 of 2020 is a new chapter in the development of mining law politics in Indonesia. The latest Minerba Law brings a number of major changes, one of which is the regulation of the authority to issue mining permits which has been transferred entirely to the central government. These changes caused controversy because the were considered contrary to constitutional values and the spirit of reform by eliminating the role of local governments in mineral and coal mining activities. The purpose of this study is to determine the legal politics of transferring mining permits to the central government and its implications for local government authority. This research is quantitative study using a normative juridical method through a statue approach and conceptual approach. This research finds that the legal politics of transferring mining permits to the central government is aimed at solving mining permit problems that facilitate investment activities so as to increase the country’s economic growth. However, the implications of this transfer of authority make regional governments no longer have attributive authority to issue mining permits. The current mining law should move to create synergy between governments, not by placing the central government and local governments on different paths for the sustainability of future development.Keywords : Politics of law; Mining Permit; Local Government Authority. AbstrakUU Nomor 3 Tahun 2020 merupakan babak baru dalam perkembangan politik hukum pertambangan di Indonesia. UU Minerba terbaru membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai konstitusi dan semangat reformasi dengan menihilkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan minerba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat ditujukan untuk mengurai permasalahan izin pertambangan yang memudahkan kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, implikasi yang ditimbulkan akibat pengalihan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penerbitan izin pertambangan. Seharusnya hukum pertambangan yang ada saat ini bergerak untuk menciptakan sinergisitas antar pemerintahan bukan dengan menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada jalan yang berbeda demi keberlangsungan pembangunan di masa depan.Kata kunci : Politik Hukum, Izin Pertambangan; Kewenangan Pemerintah Daerah.
ABSTRAKKemajuan teknologi yang diiringi perkembangan internet kini kian pesat. Di era globalisasi seperti ini kita semakin dipermudah semenjak kemuncul internet. Seperti belanja, kita dapat membeli kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi belanja online lewat beberapa e-commerce. Pelanggan e-commerce di Indonesia tercatat mengalami peningkatan sebesar 38,3% setelah terjadi pandemi, hal ini justru membuat tingkat keamanan internet semakin rentan karena banyak pendaftar baru yang mendaftarkan data pribadinya ke dalam data pelanggan e-commerce. Maka tak banyak terjadi kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada e-commerce Bhinneka.com. Oleh karena itu tentu kita masih dihadapi persoalan mengenai bagaimana pencegahan kebocoran data dan apa upaya penindakan untuk pelaku kebocoran data serta bagaimana tanggung jawab dari e-commerce tersebut, maka perlu adanya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi yang mana telah dibentuk oleh pemerintah dari lama, RUU ini apabila disahkan dapat menjadi jawaban dari persoalan kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini akan menjabarkan betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan untuk menutut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban pemilik e-commerce itu sendiri, tentunya masyrakat akan mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran data.Kata Kunci: E-commerce; Kebocoran Data; Pandemi COVID-19; Perlindungan Data Pribadi.ABSTRACTThe progression of the technology which accompanied by development of the internet are growing rapidly. In this era of globalization, we’ve made it easier by the since emerged of the internet. Like shopping, we can buy our needs by online shopping application through some e-commerces. The consumers of e-commerce in Indonesia has increased until 38,3% after this pandemic happened, this thing actually makes the level of internet security more vulnerable because many registrants just register their data into the e-commerce. So many cases about data leakage, like it happened in e-commerce Bhinneka.com. Therefore, we still facing problems regarding about data leakage and how to prevent data leakage, what our behaviour regarding data leakage perpetrators and what the responsibility by the e-commerce, and then to legalization The Protection of Personal Data Bill is very important, if this bill has legalized it can answer all problems about data leakage. The research method used is normative juridical with statute approach and case approach. In this research will be explained how important to legalization The Protection of Personal Data Bill, because many important articles which can be applied to the consumers who feel disadvantaged by data leakage perpetrators and public will get legal certainty to deal with data leakage problems.Keywords: Data Leakage; E-commerce; Pandemic of COVID-1; Personal Data Protection.
AbstrakIde pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Pasca Orde Baru, susunan kelembagaan negara mengalami perubahan salah satunya adalah pembentukan MK melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang ketiga. Berdirinya MK sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selain menguji keserasian norma hukum, pengujian undang-undang juga dapat dilakukan apabila hak konstitusional dari masyarakat tidak terpenuhi dengan berlakunya suatu undang-undang. Apabila terpenuhi, putusan Majelis Hakim Konstitusi dapat membatalkan atau menghapus isi dari produk badan legislasi atau pemerintah. Dengan proses yang panjang dalam pengujian undang-undang, dibutuhkan suatu putusan provisi sebagai tindakan hukum sementara guna mencegah atau menghentikan terlebih dahulu pemberlakuan suatu undang-undang yang sedang diuji guna menghindari akibat hukum yang menyeluruh. Kedudukan permohonan putusan provisi dalam pengujian undang-undang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan namun dalam praktik beracara di MK pada beberapa kasus, hasil putusan berupa putusan provisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan beberapa pendekatan masalah yang terdapat aspek permohonan provisi dalam melakukan pengujian materi undang-undang.Kata Kunci: Pengujian, Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Putusan ProvisiAbstractThe idea of establishing a Constitutional Court (MK) is one of the developments in modern legal and state thinking that emerged in the 20th century. After the New Order, the institutional structure of the state underwent changes, one of which was the formation of the Constitutional Court through the third amendment to the 1945 Constitution (UUD 1945). The establishment of the Constitutional Court as a special tribunal separate from the Supreme Court, which basically tests the compatibility of lower legal norms with higher legal norms. In addition to testing the conformity of legal norms, judicial review can also be carried out if the constitutional rights of the community are not fulfilled by the enactment of a law. If fulfilled, the decision of the Panel of Constitutional Justices can cancel or delete the contents of the products of the legislative body or the government. With a long process in judicial review, a provisional decision is needed as a temporary legal action to prevent or stop the enactment of a law being tested in order to avoid comprehensive legal consequences. The position of the petition for a provisional decision in judicial review is not clearly regulated in the statutory regulations, but in the practice of proceeding at the Constitutional Court in some cases, the result of the decision is in the form of a provisional decision. This study uses a normative juridical method by taking several approaches to the problem that contains aspects of the application for provisions in conducting judicial review of the material. Keywords: Testing, Law, Constitutional Court, Provisional DecisionsAbstractThe idea of establishing a Constitutional Court (MK) is one of the developments in modern legal and state thinking that emerged in the 20th century. After the New Order, the institutional structure of the state underwent changes, one of which was the formation of the Constitutional Court through the third amendment to the 1945 Constitution (UUD 1945). The establishment of the Constitutional Court as a special tribunal separate from the Supreme Court, which basically tests the compatibility of lower legal norms with higher legal norms. In addition to testing the conformity of legal norms, judicial review can also be carried out if the constitutional rights of the community are not fulfilled by the enactment of a law. If fulfilled, the decision of the Panel of Constitutional Justices can cancel or delete the contents of the products of the legislative body or the government. With a long process in judicial review, a provisional decision is needed as a temporary legal action to prevent or stop the enactment of a law being tested in order to avoid comprehensive legal consequences. The position of the petition for a provisional decision in judicial review is not clearly regulated in the statutory regulations, but in the practice of proceeding at the Constitutional Court in some cases, the result of the decision is in the form of a provisional decision. This study uses a normative juridical method by taking several approaches to the problem that contains aspects of the application for provisions in conducting judicial review of the material.Keywords: Testing, Law, Constitutional Court, Provisional Decisions
Regional development efforts with the application of zakat is very possible to become a new instrument for maximum regional development. The development of zakat management in the regions is a potential to revive the economy of the local community. One of the government's claims about the area is the nomenclature which is classified as the farthest, outermost, to disadvantaged areas. Lebak Regency is one of the provinces of Banten Province which is claimed by the central government to be a backward area. This study aims to give examples to other regions that there are many opportunities and potential contributions of zakat as an instrument when managed with a variety of strong programs and regulations. By using a qualitative method and through a doctrinal approach conducted by interviewing relevant parties, and exploring the regulatory authority of zakat management in a juridical normative manner, this study shows that lebak regency as a disadvantaged region can change its status by no longer being a disadvantaged area. The contribution of zakat which is managed maximally by mustahiq in synergy with the local government.Keywords: Management of Zakat, Development of Disadvantaged Areas, Regency of Lebak. AbstrakUpaya pembangunan daerah dengan penerapan zakat sangat memungkinkan untuk menjadi instrumen baru guna pembangunan daerah secara maksimal. Pengembangan pengelolaan zakat di daerah adalah potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Salah satu klaim pemerintah tentang daerah adalah nomenklatur penamaan yang diklasifikasikan menjadi daerah terjauh, daerah terluar, hingga daerah tertinggal. Kabupaten Lebak menjadi salah satu daerah dari provinsi Banten yang diklaim pemerintah pusat menjadi daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada daerah lain bahwa banyak peluang dan potensi kontribusi zakat sebagai salah satu instrument ketika dikelola dengan berbagai macam program dan regulasi yang kuat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan melalui pendekatan doctrinal yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada pihak yang terkait, serta menggali regulasi kewenangan pengelolaan zakat secara yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan kebupaten lebak sebagai daerah tertinggal dapat merubah statusnya dengan tidak lagi menjadi daerah tertinggal. Dari kontribusi zakat yang dikelola dengan maksimal oleh mustahiq yang bersinergi dengan pemerintah daerah.Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Lebak.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.