Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce BHINNEKA.COM)

Abstract

ABSTRAKKemajuan teknologi yang diiringi perkembangan internet kini kian pesat. Di era globalisasi seperti ini kita semakin dipermudah semenjak kemuncul internet. Seperti belanja, kita dapat membeli kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi belanja online lewat beberapa e-commerce. Pelanggan e-commerce di Indonesia tercatat mengalami peningkatan sebesar 38,3% setelah terjadi pandemi, hal ini justru membuat tingkat keamanan internet semakin rentan karena banyak pendaftar baru yang mendaftarkan data pribadinya ke dalam data pelanggan e-commerce. Maka tak banyak terjadi kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada e-commerce Bhinneka.com. Oleh karena itu tentu kita masih dihadapi persoalan mengenai bagaimana pencegahan kebocoran data dan apa upaya penindakan untuk pelaku kebocoran data serta bagaimana tanggung jawab dari e-commerce tersebut, maka perlu adanya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi yang mana telah dibentuk oleh pemerintah dari lama, RUU ini apabila disahkan dapat menjadi jawaban dari persoalan kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini akan menjabarkan betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan untuk menutut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban pemilik e-commerce itu sendiri, tentunya masyrakat akan mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran data.Kata Kunci: E-commerce; Kebocoran Data; Pandemi COVID-19; Perlindungan Data Pribadi.ABSTRACTThe progression of the technology which accompanied by development of the internet are growing rapidly. In this era of globalization, we’ve made it easier by the since emerged of the internet. Like shopping, we can buy our needs by online shopping application through some e-commerces. The consumers of e-commerce in Indonesia has increased until 38,3% after this pandemic happened, this thing actually makes the level of internet security more vulnerable because many registrants just register their data into the e-commerce. So many cases about data leakage, like it happened in e-commerce Bhinneka.com. Therefore, we still facing problems regarding about data leakage and how to prevent data leakage, what our behaviour regarding data leakage perpetrators and what the responsibility by the e-commerce, and then to legalization The Protection of Personal Data Bill is very important, if this bill has legalized it can answer all problems about data leakage. The research method used is normative juridical with statute approach and case approach. In this research will be explained how important to legalization The Protection of Personal Data Bill, because many important articles which can be applied to the consumers who feel disadvantaged by data leakage perpetrators and public will get legal certainty to deal with data leakage problems.Keywords: Data Leakage; E-commerce; Pandemic of COVID-1; Personal Data Protection.

Confirmatory factor analysis of digital skills on the use of mobile banking services in Subang district

“…Mobile banking memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi pengguna dan bank, dengan fitur-fitur seperti saldo, mutasi rekening, dan layanan bertransaksi seperti transfer saldo dan pembayaran tagihan (Zhou, et al, 2021). Penggunaan mobile banking di Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan pengguna internet dan mobile banking yang naik hingga 300% sejak tahun 2016 hingga 2021 (Putri & Fahrozi, 2021). Menurut Bank Indonesia, jumlah pengguna mobile banking di Indonesia mencapai 146 juta pengguna pada akhir tahun 2020, naik dari 41 juta pengguna pada tahun 2016 (Wijanarto & Brilianti, 2020).…”

Analysis of Information Security in Data Leaks in The PeduliLindungi Application

“…Government Regulation Number 72 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions requires all electronic system operators to participate in maintaining the privacy data they manage as stated in Article 15 [7] It is the duty of the state to protect its people. Personal data also includes things that must be protected because personal data includes the privacy rights of the Indonesian people themselves [22]. In 2019, there were 88 million attacks on security systems in Indonesia, therefore the Personal Data Protection Law must be passed immediately so that it can be used to force companies or service providers in Indonesia to take user data protection seriously [2].…”

Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia

“…Perlindungan ini dalam semua aspek transaksi jual beli, baik langsung maupun secara online yang saat ini marak terjadi (Putri & Fahrozi, 2021). Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan (Putri & Fahrozi, 2021).…”

“…Perlindungan ini dalam semua aspek transaksi jual beli, baik langsung maupun secara online yang saat ini marak terjadi (Putri & Fahrozi, 2021). Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan (Putri & Fahrozi, 2021). Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, dan mempunyai beberapa aspek yang menyangkut materi bukan sekedar perlindungan fisik melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak (Harahap, 2016).…”