Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Indonesia telah memilih bentuk religious nation state, yakni negara berdasarkan atas Pancasila. Di dalam sistem hukum Pancasila, hukum yang berlaku adalah hukum nasional. Hukum nasional yang berlaku merupakan serapan dari beberapa nilai-nilai luhur agama, budaya, serta adat-istiadat yang tumbuh mengakar dalam masyarakat Indonesia yang plural. Umat Muslim dapat melaksanakan hukum Islam tanpa harus ada pemberlakuan resmi oleh negara dalam hukum privat, terutama dalam bidang hukum keluarga. Untuk bidang hukum publik, hukum Islam Indonesia bisa diperjuangkan keberlakukan nilainilai substantifnya (al-jawhar) melalui strategi eklektisisme dengan sumbersumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum) lainnya yang kemudian menjadi hukum nasional.
Although Indonesia has adopted theprinciples oflegal state (the rule oflaw) and democracy the abuse of human rights, particularly the massive and intensive abuse forms, still occurs. This articie tries tooven/iew the problem in thelegal politic aspects, considering the available legal instalment andformuiation intheconstitution andthelegal devices of its enforcement. Forshort term oflegal politics, there is a faced dilemma; i.e. doing the brave and strict settlement until court, or conducting whitening byfair reconciliation. The choice between the two sides should be quickly carried out bypreviously calculating its procedural-technical obstructions and its political ones.
The era of the industrial revolution 4.0, accompanied by the advancement of information and communication tools today, is both an opportunity and a challenge for Islamic educational institutions to progress and develop. If an Islamic educational institution does not improve and does not respond well to the flow of development, it will be eroded by time (abandoned by the community). The purpose of writing this article is to reconstruct the transformative leadership model in creating the ideal institutional development of Islamic education. This research is in the form of a descriptive qualitative form using content analysis methods to find its relevance to the transformative leadership model in the world of Islamic education today. The results of this study are transformative leadership is one of the leadership styles that need to be applied in the development of Islamic educational institutions. So that it can make a change or innovation that can respond to the development of the times followed by the development and development of information tools and technology. Islamic educational institutions that cannot improve "writhing" in response to the times or are only managed traditionally "Tombo Ati", will be crushed by the times or abandoned by the community.
Pengadilan Pajak merupakan pengadilan pajak murni (administratief rechtspraak) yang memenuhi unsur-unsur sebagai lembaga peradilan, bukan pengadilan internal administrasi murni (administratif beroep) di bidang perpajakan. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara di Mahkamah Agung.7 Dengan demikian secara kelembagaan Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai bagian dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.
AbstrakKeberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Agung (MA) baik dalam filosofi universalnya maupun dalam sejarah dan perdebatan partikularnya. Menjadi wajar jika dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa titik singgung kewenangan yang harus diselesaikan bukan saja secara akademis tetapi secara yuridis. Jika kewenangan-kewenangan MK itu dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan MA maka tampak ada persilangan kewewenangan antara kedua lembaga tersebut. MK mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun MA juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak. Di sini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan Perundangundangan antara MK dan MA karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.