No abstract

No abstract

No abstract

The purpose of this research is to look at the governance of sustainable oil palm plantation development in Jambi Province through an analysis of the role of the Jambi Provincial Government’s policies in realizing sustainable oil palm plantation management. The study used a qualitative approach to explain current findings on the sustainable development of oil palm plantations in Jambi province. The data in this study used an analysis of Jambi Province policy documents related to the oil palm plantation sector’s growth and development. This study’s results indicate the Jambi Province local government’s commitment to realizing environmentally friendly oil palm plantations. These results can be seen from the legal, licensing, and limitation aspects by applying the 7 ISPO principles, namely the application of oil palm development permits, application of technical guidelines for oil palm cultivation and management, environmental management and monitoring of oil palm plantations, responsibility for oil palm plantation workers palm oil, responsibility for the social community of oil palm plantations, empowerment of community economic activities and increase the sustainable business of palm oil plantations.

This study aims to do comparative analysis of what influence the SWM in Indonesia and the Philippines. As Sustainable Development Goals (SDGs) will not be achieved as long as the Solid Waste Management problem is left unsolved. Municipal Solid Waste Management (MSWM) has become a common issue in most developing country along with the rapid urbanization development and globalization. Qualitative approach chosen to analyze literatures selected related to SWM during 2000-2020. Data obtained from previous studies in this article were analyzed by the NVivo 12 Plus. The results shown that governance and participation become the main factors affected the status of MSWM as it is mentioned in most of the previous studies in the Philippines. Which is different with the previous studies in Indonesia.

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan upaya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2019 dan menyebabkan banyak dampak terhadap ekosistem alam, satwa, lingkungan, udara dan kesehatan masyarakat. Kasus yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang memakan banyak korban dan derita warga di Kotawaringin barat. Pada kasus ini masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi dengan cepat agar kasus kebakaran hutan dapat ebrkurang, sehingga kedepannya Kotawaringin Barat dapat terbebas dari polusi kabut asap kebakaran yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pernapasan pada bayi, anak-anak, dewasa bahkan lanjut usia. Metode penelitian kualitatif eksploratif dengan data sekunder dilakukan untuk menguraikan dan mendeskripsikan penelitian. Data dikumpulkan dari jurnal, buku dan media online terkait kebakaran hutan di Kotawaringin Barat. Teknik analisis dilakukan dengan mode interaktif yang dirangkai berdasarkan alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Tiga upaya itu terdiri dari, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, patroli terpadu pencegahan karhutla, serta pelatihan dasar penanggulangan bencana karhutla. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun, dari ketiga upaya yang dilakukan ada yang belum efektif yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena faktor geografis dan kebiasaan masyarakat yang sulit untuk di awasi. Dalam penelitian ini, harapan dari Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi bencana Karhutla dapat diatasi dengan baik, tetapi pada kenyataan nya beberapa faktor menjadi kendala untuk kebaikan Hutan kedepannya di Provinsi Kalimantan Tengah.

A This study aims to determine the extent of waste management in Bantul Regency with the concept of policy implementation by Edward III, which consists of policy communication, policy coherence, and policy implementation consistency. The government and society are currently trying to manage 3R-based waste (Reduce, Reuse, and Recycle). Researchers used a qualitative descriptive method using secondary data consisting of literature, online media and the internet, and documents from the Bantul district government. The results of the study stated that: Bantul Regency Government is still not optimal in terms of waste management; this can be seen from the level of attention to waste management and management, which is still minimal, thus giving the result that the government has not succeeded in handling waste quickly, precisely and correctly. However, if seen from the amount of waste mass, there was a reduction from 202,910 tons (2019) to 192,021 tons (2020); this is because COVID-19 has stopped mobility and activities so that the amount of waste is not as much as in 2019. However, it should still be noted that waste management must be improved so that waste in the future does not become a new problem.

Terjadinya konraksi laju ekonomi di Sleman DIY ditunjukan dengan adanya data laju PDRB yang sekali lagi menunjukkan kontraksi dari tahun 2019 ke 2020. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah memberikan bantuan pemerintah berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BanPres Produktif kepada UMKM yang terdampak dalam pandemi Covid-19. Bantuan tersebut diberikan menimbang dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam pemulihan ekonomi nasiional sebagai benttuk menghadapi ancaman perekonomian nasional hingga penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dapat  mengetahui apakah bantuan presiden yang dilakukan pemerintah kepada UMKM dalam menyelamatkan ekonomi nasional ketika masa pandemi Covid-19 tepat sasaran atau tidak dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Teori yanng digunakan yaitu implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap program bantuan presiden. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat Bantan Presiden yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif dikarenakan dari tata cara penyaluran BanPres yang bermasalah yaitu pada tahap pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data dari calon penerima bantuan.Kata Kunci : UMKM,  Ekonomi, BanPres, Pandemi.