ABSTRAKUndang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam melindungi para PMI yang akan bekerja di Luar negeri. Dimana kita ketahui bahwa mayoritas pekerja migran berasal dari desa, namun selama ini desa nyaris tidak dilibatkan dalam pelindungan calon dan mantan pekerja migran. Padahal untuk memutuskan menjadi pekerja migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak adanya UU No 18 Tahun 2017, desa berperan dalam melindungi PMI dan keluarganya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat desa Bonjeruk dan aparat desa tentang pentingnya perlindungan terhadap PMI. Metode yang digunakan adalah sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun perwakilan yang hadir dalam kegiatan ini adalah aparat desa, Kepala Dusun, calon PMI, mantan PMI, Tokoh Pemuda. Hasil dari kegiatan ini adalah aparat desa dan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Kata kunci: sosialisasi; PMI; perlindungan. ABSTRACTLaw No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is very important in protecting PMIs who will work abroad. Where we know that the majority of migrant workers come from villages, but so far the village has barely been involved in protecting prospective and former migrant workers. In fact, to decide to become a migrant worker requires sufficient information from an accountable source. Since the existence of Law No. 18 of 2017, villages have played a role in protecting PMI and their families. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the Bonjeruk village community and village officials about the importance of protecting PMI. The method used is the socialization of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The representatives who attended this activity were village officials, hamlet heads, PMI candidates, former PMIs, youth leaders. The result of this activity is that village officials and the community know and get clear information about the new regulations regarding the protection of Indonesian migrant workers. Keywords: socialization; PMI; protection.
Since the enactment of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PPMI Law), there is a new term as a substitute for Indonesian Labor (for the next term TKI) to become Indonesian Migrant Workers (hereinafter referred to as PMI). By carefully reading the law governing TKI or PMI, namely Law Number 18 of 2017 concerning PPMI, it is made to correct various weaknesses in Law No. 39 of 2004, in which the main objective is to improve the law. thus TKI or PMI are increasingly protected. In fact, this law also still has some weaknesses. The research objective is to analyze weaknesses in Law No. 18 of 2017 concerning PPMI. The method used is a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. From the results of the study, there are five weaknesses in the PPMI Law, namely: There is inconsistency in implementing the rules, the PPMI Law still holds potential institutional conflicts regarding the authority of Ministries and Institutions / Non-Ministerial Bodies in the management of migrant workers protection, Articles in the PPMI Law concerning coaching and supervision also has the potential to be a rubber article because it does not elaborate on what forms of supervision and supervision should be carried out. There is no specific article that affirms the specific needs of PMI protection (especially women) who work in the domestic sector. Regulations regarding legal assistance for PMI are not regulated in detail. As a suggestion to immediately revise the PPMI Law, then it must be guarded and completed 27 regulations derived from the mandate of the PPMI Law consisting of 12 Government Regulations, 11 Ministerial Regulations, 3 Agency Regulations and 1 Presidential Regulation
This article discusses the social and environmental responsibility of Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM). The establishment of the economic field as the third pillar in the muhammadiyah preaching as well as marking the characteristics of Advanced Islam that became the spirit of the Muhammadiyah da'wah movement. Speaking of Muhammadiyah, not only talk about schools and universities in the field of education or talk hospitals in the field of health, but also talk about factories and plantations owned by Muhammadiyah. The type of research used is normative juridical research, which is research focused on reviewing the application of rules or norms in positive law. As a result of the research, the Economic and Entrepreneurial Assembly has compiled guidelines for Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM) and has been socialized in 2017, namely the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines No. 04/PED/I.0/B/ 2017 on Muhammadiyah Owned Enterprises. This guideline is drawn up, so that bumm management in the form of Limited Liability Company (PT) can be managed in accordance with Muhammadiyah's vision by accommodating good corporate governance. The application of social and environmental responsibility of Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM) to the community and the environment only provides money assistance and programs that are derma or philanthropic, have not touched on the environmental aspects. In The Guidelines No. 04/PED/I.0/B/ 2017 concerning Muhammadiyah Owned Enterprises also has not regulated the obligations of Muhammadiyah-owned enterprises in carrying out CSR.Keyword: BUMM; CSR. ABSTRAKArtikel ini membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Pencanangan bidang ekonomi sebagai pilar ketiga dalam dakwah persyarikatan Muhammadiyah sekaligus menandai ciri Islam berkemajuan yang menjadi spirit gerakan dakwah Muhammadiyah. Berbicara tentang Muhammadiyah, tidak hanya berbicara tentang sekolah dan perguruan tinggi di bidang pendidikan atau berbicara rumah sakit di bidang kesehatan, tetapi juga berbicara pabrik-pabrik dan perkebunan yang dimiliki Muhammadiyah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian bahwa, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan sudah menyusun pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dan telah disosialisasikan pada tahun 2017, yaitu Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/PED/I.0/B/ 2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Pedoman ini disusun, supaya pengelolaan BUMM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bisa dikelola sesuai visi Muhammadiyah dengan mengakomodasi tata kelola perusahaan yang baik.Bentuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) terhadap masyarakat dan lingkungan hanya memberikan bantuan uang dan program yang sifatnya derma atau filantropi, belum menyentuh ke aspek lingkungan. Dalam Pedoman No 04/PED/I.0/B/ 2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah juga belum mengatur tentang kewajiban dari badan usaha milik Muhammadiyah dalam melaksanakan CSR.
Sektor kerja berbasis daring saat ini menjadi salah satu alternatif dan menjadi incaran bagi para pekerja. Banyak pelaku bisnis yang merambah ke kanal online dan membuka kesempatan kerja baru. Pekerja cyber memang masih asing dan jarang digunakan dalam dunia kerja dan masih minim perlindungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja cyber pada transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach), dianalisis dengan menggunakan logika hukum, deskripsi, argumentasi, sistemasi dan eksplanasi. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang menggunakan perjanjian kerja cyber, seperti pengemudi taxi online dilindungi oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Hubungan kerja cyber yang tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan, maka segala hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan, disamping itu Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang mepunyai hubungan kerjasama cyber seperti pengemudi GOJEK dilindungi oleh KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
This study aims to analyze and examine the juridical implications of the decision of Constitutional Court Number 91/PUU XVII/2020 on the job creation law in the mineral and coal mining sector. The research method used is a normative legal research method with approach legislation. The results illustrate that the juridical implication of the Job Creation Act in the mineral and coal mining sector is that in its decision the Constitutional Court stated that the Job Creation Act was still valid as long as the law-makers made improvements in the procedures for establishing Job Creation Law. In this case, the Constitutional Court has given two years for the legislators to revise the procedure for the formation of the Job Creation Law since the decision was pronounced. If no improvements are made, the Law can be declared unconstitutional permanently. Thus, if Law Number 11 of 2020 concerning job creation is unconstitutional, namely permanently removing coal incentive opportunities, the elimination of coal incentive opportunities must indeed be carried out due to the targets of coal utilization in Article 128A, not power optimization towards clean energy and will increase the portion of coal in the national energy mix and overall will systematically overlap with climate adaptation and mitigation targets and programs as well as the Articles in the Job Creation Act are also infiltrated by the interests of mining and dirty energy businesses.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.