Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Perlindungan adalah betuk dari salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap perempuan secara berkepanjangan. Upaya lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor- faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.
Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Undang-Undang PKDRT, UU Perlindungan Anak, KUHP bahkan UU Pornografi memang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun itu belum cukup untuk bisa melindungi korban, karena perlindungan kekerasan seksual bukanlah terbatas pada teori dan peraturan tetapi lebih meluas lagi kepada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial itu sendiri. Legal Education On Sexual Violence Against Women And Children In Lateri Village, Ambon City Sexual violence that occurs to a woman and child is due to a value system that places women and children as weak and inferior beings compared to men. It is necessary to have a good legal understanding of the community regarding sexual violence so that they are able to act when experiencing sexual violence. This activity is carried out by identifying the problems that exist in the area, then the community is given an understanding in order to increase legal awareness about sexual violence against women and children. An act that can be categorized as sexual violence is when the act is carried out without consent or is not desired. The PKDRT Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and even the Pornography Law have indeed regulated protection for victims of sexual violence against children and women, but that is not enough to protect victims, because sexual violence protection is not limited to theories and regulations but is more broadly applicable to awareness of society as a social being itself.
Introduction: In the current development of society, acts of domestic violence in the form of physical, psychological, sexual and neglect in domestic life actually occur, so that in order to eliminate domestic violence, an effective handling or law enforcement action is needed.Purposes of Devotion: To provide a legal understanding of criminal acts of domestic violence and its handling in Rumberu Village, Inamosol District, West Seram Regency. Method of Devotion: Conducted by the lecture method by each presenter, after the presentation of the material, the participants are given the opportunity to convey the legal problems experienced, then answered by the presenter in accordance with the substance of the material presented.Results of the Devotion: The public can understand that all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that must be eliminated. Legal understanding of PKDRT helps the community, especially in RT.004/Kilo 9 Rumberu Village, Inamosol District, West Seram Regency to realize their rights.
Pemberian bantuan hukum sangat perlu diberikan kepada masyarakat, namun bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum belum berjalan baik karena keterbatasan jumlah sumberdaya manusia. Untuk itu perlu adanya pelatihan paralegal sebagai bagian dari pemenuhan masyarakat mendapatkan akses hukum dan sama didepan hukum tanpa membedakan satu dengan lainnya, hal ini sejalan dengan tujuan Kementrian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan peraturan tentang pembentukan paralegal, namun dengan putusan Mahkamah Agung, paralegal hanya melakukan upaya hukum non-litigasi atau diluar pengadilan. Metode yang dipakai adalah memakai metode pembelajaraan jigsaw dan role play. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan masyarakat sudah paham bagaimana membuat surat kuasa, gugatan, surat laporan polisi, somasi, dan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang hukum, agar mereka terhindar dari masalah hukum, serta mampu menghadapi masalah hukum dikemudian hari. Kami juga memberikan modul, yang telah didalamnya sudah ada simulasi jika terjadi suatu masalah hukum
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.