No abstract

The dominance of digital advertising by Google had an impact on decreasing mass media revenue. Meanwhile, Google was a search engine company on the internet that mostly relies on news content. During this decade, the mass media in America, The European Union, and Australia had demanded Google to pay for their content. The local authorities intend to create a balanced bargaining position among them. However, Google continued to refuse to pay on the grounds that it has brought heavy traffic to news publisher websites. In 2020, Google was finally willing to pay for news content by launching a News Showcase. This partnership was claimed to be profitable for publishers and readers. However, it had also been criticized because Google remained in charge of determining the terms and conditions. It also undermined The Copyright Act of European Union amendments designed to create fair negotiations between the mass media and Google.

The procedure for resolving sharia economic disputes through a small claim court is a new breakthrough for the Supreme Court and the Judicial Institutions under it. One of them is the Religious Court of Klaten so far has received 3 (three) sharia economic cases that were submitted through a simple lawsuit, of the three cases that were processed until the decision was only Case Number 001/Pdt.GS/2020/PA.Klt, but in the settlement of cases is not fully in accordance with Rules of Supreme Court. This study aims to determine the simple lawsuit examination in Case Number 001/ Pdt.GS/2020/PA.Klt at the Religious Court of Klaten is in accordance with Rules of Supreme Court Number 4 of 2019 in conjunction with PERMA Number 2 of 2015 and analyzing from the principles of simple, fast, and low cost. The results of this study indicate that the Klaten Religious Court in resolving Case Number 001/Pdt.GS/ 2020/PA.Klt, in simplicity of procedural law is in accordance with the provisions stipulated in Rules of Supreme Court Number 4 of 2019 in conjunction with Rules of Supreme Court Number 2 of 2015  regarding Procedures for Settlement of Simple Lawsuits.  However, in relation to the timeframe for settlement of the case, it is not yet fully in accordance with the provisions stipulated in Rules of Supreme Court. In connection with the simple, fast, and low cost judicial principles if it is connected with the settlement of Case Number 001/Pdt.GS/2020/ PA.Klt at the Klaten Religious Court, then the principles of simple justice and low cost has been fully fulfilled.Keywords: Small Claim Court; Simple Principle; Fast, and Low Cost. AbstrakTata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana adalah suatu terobosan baru Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan yang ada di bawahnya. Salah satunya Pengadilan Agama Klaten selama ini telah menerima 3 (tiga) perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan sederhana, dari ketiga perkara tersebut yang di proses sampai putusan hanya Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, namun dalam penyelesaian perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana pada Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten sudah sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan menganalisis dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt, dalam praktek beracara sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun dalam kaitannya dengan jangka waktu dalam penyelesaian perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA. Terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dihubungkan dengan Perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten tersebut, maka asas peradilan sederhana dan biaya ringanlah yang sepenuhnya sudah terpenuhi, sedangkan asas cepat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut berdasakan fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan.Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Asas Sederhana; Cepat Dan Biaya Ringan.

Aktivisme politik merek adalah pernyataan dan tindakan partisan yang dimunculkan oleh perusahaan komersial. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan aktivisme politik merek yang dilakukan PT Gojek Indonesia pada Pemilu 2019 yang lalu. Gojek memproduksi iklan tentang tata cara pemilihan yang ditayangkan tujuh hari menjelang pemungutan suara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Metode yang digunakan adalah analisis semiotika model Ferdinand de Saussure dengan memeriksa penanda dan petanda untuk menemukan makna pesan-pesan dari iklan tersebut. Selain itu wawancara dengan karyawan Gojek tentang penggunaan hak pilih mereka juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gojek berupaya menanamkan kesadaran dan nilai-nilai partisipasi dalam demokrasi kepada masyarakat. Gojek mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak golput. Gojek telah menjadi salah satu aktor politik dalam Pemilu 2019. Aktivisme politik merek yang dilakukan Gojek otentik, sebab karyawan dan pimpinannya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Penelitian berikutnya mengenai dampak aktivisme politik Gojek tersebut sangat direkomendasikan.