Indonesia currently does not explicitly regulate the seizure of assets without punishment in Indonesian laws and regulations. Existing regulations only regulate the seizure of assets through criminal proceedings. This study wants to examine how the urgency of regulating the concept of non-conviction based asset forfeiture in the legislation and its correlation to the return of state finances in the perspective of economic analysis of law. This research is normative juridical, that is carried out by reviewing or analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study concluded that the regulation on asset confiscation without punishment is still not comprehensive enough so that the ratification of the Asset Confiscation Bill is needed. In the perspective of economic analysis of the law, the ratification of the bill can minimize the number of perpetrators of hiding assets and the efficiency of law enforcement policy efforts, so that it can be oriented towards the effectiveness of recovering state financial losses.
The issue of political dowry, relatively, becomes a sustainable warning of problems in every general election in Indonesia. Such as the issue of Sandiaga Uno, who provided political dowry in the 2019 presidential election. The allegation was started by the Deputy of General-secretary of the Party of Democrat, Andi Arief, who stated that Sandiaga Uno had provided 500 billion rupiahs to PAN and PKS respectively so that those two parties would support him to nominate as the Candidate of Vice President for Prabowo Subianto. Political dowry has been a serious issue and almost constantly becomes an interesting topic to be reported and studied in every general election. Although it is popular, the issue of political dowry is a case that is relatively difficult to prove its truth (court decisions). In fact, explicitly, political dowry has been regulated in Article 228 on Law Number 7 of 2017 concerning the General Election (Election Law). However, it does not expressly provide a deterrent effect to the political dowry actors. This reality becomes the basis of encouragement in conducting this research. The theory used in this research is legal politics and law enforcement. While the method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The output of this paper is that the handling of political dowry cases in the presidential election needs a serious concern. And then, the regulation on sanctions, which still be administrative in nature, against the actors of political dowry in the Election Law is considered to be inappropriate. So that criminal policy is needed to strengthen the law enforcement and strict legal instruments against criminal acts of political dowry in the future election (ius constituendum).
<p>Upaya kriminalisasi yang dilakukan melalui proses legislasi, tidak hanya sekedar membatasi perilaku tetapi juga memberi ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Mengingat urgensi kriminalisasi adalah pembatasan hak, maka legislatif dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus teoretik tentang kriminalisasi berbasis hak asasi manusia dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara harus sesuai dengan batas kemampuan hukum pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan kekuasaan negara yang paling mengganggu terhadap kebebasan perilaku sosial masyarakat. Rumusan kriminalisasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup telah merefleksikan prinsip tujuan yang sah dalam hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembatasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Kajian ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dan <em>ultimum remidium</em> dalam hukum pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar kriminalisasi undang-undang bidang lingkungan hidup perlu mengakomodasi prinsip pembatasan hak asasi manusia.</p>
Penyalahgunaan media sosial dalam masa kampanye pilkada atau pemilu menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Selain menjanjikan berbagai kemudahan, media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti penyebaran hoaks dan kampanye hitam. Realitas tersebut kiranya menjadi basis dorongandilakukannya penulisan ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kebijakan kriminal dan kampanye di media sosial. Sementara metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapunoutput dari tulisan ini bahwa persoalan legislasi dan koordinasi menjadi problem dalam pengaturan kampanye di media sosial. Oleh karena itu, hal tersebut harus diatasi melalui upaya penal dan non-penal sebagai bagian dari kebijakan kriminal.
Sistem hukum pidana di Indonesia mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindakpidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, atau pengurus sekaligus korporasinya. Dalam praktik tindak pidana pemilihan umum (pemilu), hingga saat ini belum ada partai politik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi, kecuali terhadap politisi atau pengurusnya. Praktik ini dinilai belum cukup mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam upaya penyelesaian pelanggaran pemilu, karena partai politik juga berpotensidapat menikmati keuntungan dari terjadinya tindak pidana pemilu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum, terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam mempertanggungjawabkan partai politik secara pidana,diantaranya pertarungan ideologis antara kepentingan hukum pidana melawan politik, distorsi penegakan hukum melaluipembentukan undang-undang, hingga kooptasi partai politik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukankebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mempertanggungjawabkan pidana partai politik sebagai subjek delik (korporasi/badan hukum) dalam tindak pidana pemilu kedepan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.