Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial

Abstract

Penyalahgunaan media sosial dalam masa kampanye pilkada atau pemilu menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Selain menjanjikan berbagai kemudahan, media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti penyebaran hoaks dan kampanye hitam. Realitas tersebut kiranya menjadi basis dorongandilakukannya penulisan ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kebijakan kriminal dan kampanye di media sosial. Sementara metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapunoutput dari tulisan ini bahwa persoalan legislasi dan koordinasi menjadi problem dalam pengaturan kampanye di media sosial. Oleh karena itu, hal tersebut harus diatasi melalui upaya penal dan non-penal sebagai bagian dari kebijakan kriminal.

Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda

“…Media sosial semakin didukung oleh kekuatan teknologi informasi dan menjelma menjadi ruang penyebaran opini, diskursus, tempat berkumpul, dan mengorganisasikan masa yang besar lewat genggaman (Hafid, 2020). Dengan demikian, dalam mengupayakan aksesibilitas pengawasan dalam ranah ketersediaan, Bawaslu terus berkontribusi dalam mengawasi dan membuat inovasi dengan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan.…”

Implementation of Straight Liability and Liability Based On Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia

“…Didalam konteks pembangunan ekonomi, penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan (Hafid, 2020) Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi kunci utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi.…”