Pengaturan hak kekayaan intelektual terhadap pengrajin kerajinan tangan di Indonesia merupakan hasil transplantasi dari TRIP's Agreement dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang berparadigma kapitalis. Peraturan ini sulit untuk diimplementasikan secara optimal, karena nilai dan kultur yang melatarbelakangi berbeda. Namun karena konsekuensi yuridis dan psikologis, Indonesia telah menyepakati GATT (General Agreement of Tariff and Trade) dan sepakat pula kerangka GATT/WTO (World Trade Organization), akhirnya Indonesia meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994. Harapan besar Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual dapat diimplementasikan, tetapi fakta sebaliknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 masih belum optimal berlaku terutama oleh pengrajin kerajinan tangan. Hal ini terbukti jumlah pendaftar semakin lama justru semakin berkurang karena terjadi degradasi kreativitas dan belum memenuhi nilai-nilai keadilan sosial. Langkah alternatif dalam menjembatani adalah dilakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual sebagai "roh atau jiwa" yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat pengrajin kerajinan tangan, sehingga dapat memacu pengembangan kreativitas pengrajin kerajinan tangan selanjutnya. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yang diantaranya bagaimana perlindungan hak desain industri, alasan kurangnnya pengharaan pendesain terhadap kreasinya dan apa yang menjadi posisi rawan dari pengrajin kerajinan tangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum dengan jenis pengumpulan data dengan cara studi pustaka.
In today's business world, there are actually many agreements that contain unfair elements against parties whose economic or social weaknesses are weaker on the pretext of maintaining unfair business competition. However, it cannot be denied that behind these business practices there are various kinds of competition. which is not healthy. This writing uses a normative juridical legal research method (normative research) with descriptive analytical research specifications that use secondary data. The data collection procedures are in the form of documentation of notes or quotations, searching legal literature, books and others related to problem identification both offline. and online which are then analyzed through the content analysis method (centent analysis method) with a focus on the problem of how the elements of a business agreement cause unfair business competition and how the responsibility of business actors to business agreements that cause unfair business competition. Whereas some elements of the agreement that cause unfair business competition are agreements to control the production and or marketing of goods and or services which may result in monopolistic practices and unfair business competition, an agreement that sets the price for a good and or service that must be paid by consumers or customers in the same relevant market.
Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan restoraitive justice terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan, untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Based on Article 23 of the KUHD, registration of the deed of establishment of Limited Partnership (CV) is carried out at the secretariat of the district court where the CV is established. However, since the enactment of the Regulation of Ministry of Law and Human Rights (Permenkumham) No.17/2018, registration of the deed of establishment Limited has been carried out through SABU which is under the auspices of the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights. The position of Permenkumham No.17/2018 in the hierarchy of legislation in Indonesia is under the KUHD, so the purpose of this study was to determine the legality of the registration deed of CV from the district court to the ministry of law and human rights. This research uses normative research, with a statutory approach method and the level of legal synchronization, with qualitative analysis. Based on Article I of the Transitional Rules of the 1945 Constitution, the position of the KUHD is still a law, this is emphasized in Article 7 Paragraph (1) of Law No.12 of 2011. So that based on the principle of lex superior derogat legi inferior, then the authorities to carry out and receive registration deed of incorporation CV is the clerk of the district court where CV is located
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.