Sex massage therapy is a new form of prostitution and it becomes one of the commodities in the sex tourism. Sexual service activities carried out under the guise of massage therapies at spa. This condition will disturb security and order. Prostitution is not just a legal issue, but also a moral issue. Sex massage therapy at spa becomes a form of covert prostitution. Activities sexual services are made as if as a medical therapy by taking refuge in the legal business. Unfortunately, this fake spa is untouched by the law. Lack of law enforcement because many women who want to work as a sex therapist and men who want sex services, while according to Article 296 and 506 of the Penal Code they can not be punished. Weak supervision of law enforcement, government and society also become a factor. Even those are that actually provide protection against the illegal businesses. Efforts to tackle sex massage can be done through penal policy (law enforcement) and non-penal policy, namely by increasing the level of economy and education.
Government of Denpasar city has a collaboration in distributing credit without agunan, namely Memorandum of Understanding (MOU) among Denpasar city government and PT, Bank Pembangunan Daerah Bali and PT. Asuransi Indonesia about micro small development, middle small development and cooperative with credit loan pattern No. Add: 893.3/1919/ORG.0182.107.2006.2, 17/MOU /LPKD/VII/2006 dated 26th of July 2006, government of Denpasar city as a guarantor, however, the existance of Financial Investigation Agency based on governmental regulation of Indonesia Republic Number 54 of 2005, concerning Local Loan Article 4 point 1 that states “Regional Government is prohibited to assigne guarantee for other party loan”. Thus, there is a gap about contract agreement with Governmental Regulation of Indonesia Republic Number 54 of 2005 concerning Local Loan. In relations to this background, so the writer proposes 2 legal problems namely, How is the legal protection toward creditor if it takes place wanprestasi on credit without agunan to UMKM in Denpasar and How is te effort done by bank in case there is a problem with credit without guarantee of UMKM in Denpasar. This type of study shows that in pursuant to Guarantee Legal Regulation and existing Banking Law, the requirement of guarantee in giving credit by bank is not an absolute prerequisite. If it takes place wanprestasi on credit without agunan UMKM in Denpasar so it will be under responsibility by PT. Askrindo as a guarantee. The effort done, in case, there is a problem of credit without a guarantee to UMKM in Denpasar, the settlement is done through Non Litigation, namely settlement in rescehduling, prerequsite again and manageable again.
Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji pengaturan bentuk kontrak bisnis berdasarkan peraturan perudang-undangan atau peraturan internasional. Kontrak konvensional telah diyakini sah dan mengikat secara hukum karena pengaturannya yang sudah jelas dan lebih sering digunakan dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Kontrak elektronik merupakan bentuk kontrak yang baru dan perlu dikaji lebih jauh untuk memberikan adukasi bagi masyrakat luas di Indonesia mengenai keabsahannya. Penggunaan metode dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif untuk memecahkan masalah bentuk kontrak elektronik dan keabsahannya dikaji dari Burgerlijk WetBoek, Undang undang Informasi dan Transaksi Elektonik dan United Nation Commission Internasional Trade Law. Hasil studi menunjukkan kontrak elektronik adalah kontrak atau perjanjian yang yang dibuat para pihak melalui sistem elektonik. Peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan internasional tidak pernah menentukan bentuk bentuk kontrak dan format kontrak secara mutlak. Para pihak bebas menentukan bentuk kontrak yang disepakati namun tetap mengikuti semua syarat kontrak utama dan telah diatur oleh undang-undang yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang berkontrak. Kontrak elektronik berlaku sah dan mengikat sah secara hukum. Conventional contracts are believed to be valid and legally binding due to clear arrangements and are more often used in business agreements in Indonesia. Electronic contracts are a new form of contract and need to be studied further to provide education for the wider community in Indonesia regarding its validity. The method used in writing this journal is a normative juridical legal research method to solve the problem of the form of electronic contracts and its validity is assessed from the Burgerlijk WetBoek, the Information and Electronic Transactions of Law and United Nation Commission Internasional Trade Law. The results of the discussion found that electronic contracts are contracts or agreements made by the parties through the electronic system. Indonesian legislative and even international regulations never determine the form of contract and contract format in absolute terms. The parties are free to determine the type of contract that is agreed upon but still follows the terms of the contract that are primarily and have been regulated by law, namely the agreement of the contracting parties. Electronic contracts are valid and legally binding.
ABSTRAKPerlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namuan dalam penerapannya ada beberapa permasalahan sehingga pelaksanaan tidak berjalan dengan normal. Adapun permasalahannya adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam pemenuhan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja oleh Dinas Linkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ? dan Faktor-faktor apakah yang dapat menghambat pemenuhan hak kesehatan dan keselamatan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar ? dengan menggunakan metode penelitian emperis yaitu melakukan pemelitian lapangan dan ditunjang dengan beberapa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja kontrak dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun melalui pembinaan, peningkatan, penanggulangan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan dengan memberikan pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan; dan/atau pelindung kaki dengan pola mendaftarkan dan memberikan kartu BPJS ketenagakerjaan, Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja kontrak dikarenakan adanya tindakan tidak aman yang dilatarbelakangi oleh adanya tindakan berbahaya dari pekerja bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan kerja, kurangnya menguasai atau belum trampil dengan peralatan atau mesin baru dan faktor alamiah Kata Kunci : perlindungan ; pekerja kontrak ; jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ABSTRACT 7 Abdul R. Saliman, 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,
Perlindungan upah telah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah adanya upah minimum yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ketentuan upah minimum yang diatur di dalam setiap Provinsi ataupun Kabupaten/Kota merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Salah satu masalah yang langsung menyentuh para pekerja/buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (Upah) yang diperoleh dengan tuntutan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungannya yang semakin meningkat, dan sementara itu gaji yang didapat relatif tetap, menjadi salah satu pendorong protes dari para pekerja/buruhnya. Penulisan ini mengemukakan dua permasalahan, yaitu: bagaimana pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pekerja alih daya di PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan sanksi yang diterima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja alih daya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulakn bahwa Pelaksanaan Upah Minimum di PT Delta Duta Dewata belum di terapkan kepada beberapa pekerja alih dayanya, alhasil masih ada beberapa pekerjanya yang masih mendapatkan upah UMK Kota Denpasar Tahun 2017 dan Sanksi yang di terima pengusaha jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan Upah Minimum terhadap pekerja adalah pidana penjara yang paling singkat 1 (satu) tahun dan yang paling lama ialah 4 (empat) tahun dan/atau denda yang paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan yang paling banyak Rp 400.000.000,00. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh PT Delta Duta Dewata terhadap pekerja alih daya yang masih mendapatkan upah/gaji di bawah upah minimum ialah dengan cara dirundingkan dan di bicarakan dengan baik-baik, permasalahan yang di alami itu di selesaikan dalam waktu kurang lebih 30 hari. Kata Kunci : Pelaksanaan, Upah, Pekerja Alih Daya
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.