Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam Implementasi Kebijakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Metode pengambilan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Adapaun hasil penelitian adalah Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik terdapat karena ditemukan beberapa kendala/permasalahan. 2) Kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : Jumlah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang masih kurang; BUP Pejabat Fungsional banyak disalahtafsirkan; Kendala dalam proses kenaikan pangkat terkait nilai angka kredit; Kendala dalam proses alih jenjang; Mutasi PNS; Belum dibuat formasi JF Penyuluh Pertanian. 3) Solusi untuk mengatasi kendala dalam Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, khususnya terhadap Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada Diperpa Badung, antara lain : mengangkat tenaga penyuluh pertanian kontrak; koordinasi antar para pihak terkait, sehingga akan timbul satu penafsiran saja, mempercepat usulan penilaian angka kredit dengan tetap menjaga kuantitas dan kualitas kredit yang diajukan sehingga nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit cukup untuk proses kenaikan pangkat; menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan alih jenjang bagi penyuluh pertanian yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Badung; jika akan melaksanakan mutasi PNS, BKPSDM Kabupaten Badung harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diperpa Badung; segera menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian pada jenjang tersebut dan juga sekaligus menyusun formasi pada Diperpa Badung untuk kebutuhan pejabat fungsional penyuluh pertanian secara lengkap.; (b) Kendala dari aaspek Sumber Daya Manusia (SDM); dan (c) Kendala dari aspek Disposisi.
Kota Jakarta Timur merupakan bagian kawasan dari Jakarta City, memiliki 783 Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat sebagian peningkatan sistem penjaminan mutu internal yang berkarakter. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah masih lemahnya sistem penjaminan mutu pendidikan karakter, lemahnya dukungan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan karakter berkualitas, anggaran yang terbatas serta belum berfungsinya budaya mutu sebagai pembeda sekolah yang fokus dengan pendidikan karakter dengan sekolah yang tidak memiliki orientasi pada pendidikan karakter, serta masih kurangnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua murid dalam pembentukan karakter. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan pengendalian melalui sistem, membuat kebijakan dan dukungan sistem penjaminan mutu yang dapat memberikan kepastian bahwa setiap program, penyelenggaraan pendidikan dilangsungkan dengan standar mutu sesuai dengan visi dan misi sekolah, proses penyelenggaraan program pendidikan karakter yang bersifat kontinyu berbasis pendidikan karakter.
This study aimed to determine the effect of the Planning and Budgeting Activity variables on Organizational Performance at the Denpasar Bali City Government Bureau. Formulation of the problem in the research, namely whether there is an effect of planning and budgeting activities together on organizational performance at Denpasar Bali City Government Bureau. The research method uses a survey with a quantitative correlational approach with a saturated sampling technique. In this study, the number of samples was 37 respondents. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that from the results of the discussion and research, namely: The results of the joint analysis of the influence between planning and budgeting activities on organizational performance conclude that the effect shown by the correlation coefficient r of 0.831 is a very strong positive correlation.
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Based on the policy of drug abuse as regulated by Law No 35 of 2009 concerning Narcotics. Drugs abuse lately has been a problem faced by Indonesian. As recorded, the drugs abuse is not only found in adults but also in younger generations of Indonesia. In 2014, the drug abuser in Indonesia reached 4.022.702 people, of which 2.01 percent in Bali or as many as 61.353 people in 2018. To prevent drug abuse upon young generation, so there should be a collaboration with local wisdom of Bali to be inserted into Perarem, Pekeraman. Perarem is customary village rules that are in form of village meeting decision. This study was conducted in Bali Office of National Anti-Narcotics Agency. This research used qualitative descriptive research method, with data collection technique of a direct interviews to the informant or source in order to find data about policy collaboration between Perarem, Pekeraman in preventing and handling drug abuse in Bali Province in 2018, and then, interview head of Bali Office of National Anti-Narcotics Agency. The data analysis was qualitative analysis in which the data were classified, pictured into words or sentences based on the category to draw the conclusion. In order to minimize the drugs circulation and abuse in Indonesia, especially in Bali, this effort should be done not only by government, which is represented by BNNP or BNNK but also all people. For preventive effort, there should be collaboration between BNNP with local wisdom such as a customary village which has legal product called as awig-awig or pararem because these legal products contain sanction for the abuse, in which the most severe punishment is kesepekang (expelled from the village).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.