After many terrorists are captured and receive prison sentences, Indonesia instituted a de-radicalization program for terrorist prisoners. As yet, however, Indonesia lacks a national policy for planning, implementing and evaluating the program. The program is currently being developed and managed locally by prison directors consistent with a prison’s circumstances and capability. This article presents a review of the literature on Indonesia’s de-radicalization program for terrorist prisoners. The objectives of this review are to understand the nature of the program, consider the results, and to indicate a new approach for future research. Intisari Setelah banyak teroris ditangkap dan menjalani pidana penjara, Indonesia mulai menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana teroris. Namun demikian, Indonesia belum memiliki kebijakan nasional dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari program deradikalisai. Saat ini, program dikembangkan dan dikelola secara lokal oleh kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) sejalan dengan keadaan dan kemampuan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Artikel ini menyajikan sebuah kajian pustaka tentang program deradikalisasi Indonesia terhadap narapidana teroris. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami karakter programnya, menelaah hasil-hasilnya, dan untuk menunjukkan sebuah pendekatan baru dalam penelitian mendatang.
Abstrak Transfer Pricing kerap digunakan sebagai upaya untuk memperkecil pajak korporasi yang berada dalam satu grup induk dengan menggeser atau merubah harga atau laba antar korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang berujung pada tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Perkembangan dinamika ekonomi dan metode baru untuk memperkecil pajak perusahaan selalu satu langkah di depan dari pada peraturan hukum yang berlaku, disamping itu struktur kepengurusan korporasi yang kompleks terlebih untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang diputuskan secara kolektif menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, sebab keputusan tersebut untuk dan atas nama kepentingan korporasi bukan individu pengurus. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing serta memperjelas konsep pengaruh teori vicarious liability terhadap sanksi pidana korporasi akibat penyalahgunaan transfer pricing untuk menghindari pajak. Kata Kunci: Transfer Pricing, Kejahatan Korporasi, Penghindaran Pajak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan merumuskan konsep yang tepat di masa yang akan datang dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) guna mendorong pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini adalah perjanjian Penundaan Penuntutan yang berasal dari rumpun hukum Common Law dapat diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan didasarkan pada 4 (empat) dasar kajian yakni tujuan sistem peradilan pidana dan asas sistem peradilan pidana dan bahwa konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan yang akan diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Pengertian dan Tujuan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Pihak yang Terlibat dan Kewenangannya, Kualifikasi Tindak Pidana, Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan. Kata kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Korporasi, Penuntutan Abstract The purpose of this study is to analyze the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) in an effort to recover state financial losses for corruption by corporations in the Indonesian criminal justice system and formulate the right concept in the future in the implementation of the Deferred Prosecution Agreement or Deferred Prosecution Agreement (DPA) to encourage the return of state financial losses caused by corporate corruption. The method of this research is normative juridical. The results in this study are the Delay of Prosecution agreement originating from the Common Law legal family can be applied to the Indonesian Criminal Justice System based on 4 (four) basic studies, namely the objectives of the criminal justice system and the principles of the criminal justice system and that the conception of the Delay of Prosecution Agreement will be applied. The Criminal Justice System in Indonesia is based on the Definition and Purpose of the Suspension of Prosecution Agreement, the Parties Involved and Their Authorities, Criminal Acts Qualifications, Terms of the Suspension of Prosecution Agreement,. Keywords: State Loses, Corruption,Corporation, Prosecution
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.