Pandemi COVID-19 memberikan imbas negatif pada berbagai sektor kehidupan sehingga kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan prioritas intervensi berbasis bukti menjadi sangat penting. Pemerintah Daerah DKI Jakarta memilih kebijakan PSBB Transisi sebagai upaya relaksasi perekonomian, tetapi perlu diketahui seberapa efektif kebijakan tersebut dalam rangka pengendalian COVID-19. Tujuan penelitian ialah mengetahui dampak dari implementasi PSBB dan PSBB Transisi di DKI Jakarta serta kapasitas sistem kesehatan dalam rangka penanganan dan penge-ndalian COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (desk research) dan studi kepakaran tentang PSBB dan implementasinya. Situasi kasus penelitian ini menggunakan periode saat penerapan PSBB dan PSBB Transisi DKI Jakarta sejak 10 April–30 Juli 2020. Angka insiden dan positivity rate COVID-19 meningkat seiring diberlakukannya PSBB Transisi. Mobilitas masyarakat DKI Jakarta mengalami peningkatan, terutama di tempat umum, tempat kerja, pusat perbelanjaan dan penurunan pada mobilitas di tempat tinggal dan taman jika dibandingkan saat diberlakukannya PSBB. Ditemukan juga bahwa kapasitas sistem kesehatan masih rendah termasuk dalam hal infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Pelonggaran PSBB terlalu dini diterapkan sehingga tidak efektif dan kontraproduktif dengan upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 yang telah diupayakan DKI Jakarta sejauh ini. Perlu penyusunan strategi konkrit pengarusutamaan promotif dan preventif dengan melibatkan Ahli Kesehatan Masyarakat.
Epidemiological surveillance is an essential component of public health practice especially during infectious disease outbreaks. It is critical to offer transparent epidemiological information in a rigorous manner at different regional levels in countries for managing the outbreak situations. The objectives of this research are to better understand the information flow of COVID-19 health monitoring systems and to determine the data gaps of COVID-19 incidence at the national and provincial levels in Indonesia. COVID-19 information flow was researched using government websites at the national and various provincial levels. To find the disparities, we assessed the number of cases reported at both levels at the same time and displayed the absolute and relative differences. The findings revealed that out of a total of 34 provinces in Indonesia, data differences were seen in 25 (73.52%) provinces in terms of positive cases, 31 (91.18%) provinces in terms of cured cases, and 28 (82.35%) provinces of the number of deaths. Our results showed a pressing need for high-quality, transparent, and timely information. The integration of COVID-19 data in Indonesia has not been optimal, implying that the reported COVID-19 incidence rate may be biased or delayed. COVID-19 incidents must be better monitored to disrupt the disease’s transmission chain.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kefarmasian merupakan salah satu anggaran APBN yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di bidang Kefarmasian dengan menu distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik sebagai upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penerapan DAK non fisik BOK kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Kinerja implementasi kebijakan perlu dianalisis dalam rangka evaluasi untuk menghasilkan umpan balik bagi proses pengembangan kebijakan selanjutnya. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian diperoleh bahwa masih perlu ditingkatkan pemahaman terhadap pelaksana dalam menyusun perencanaan kegiatan serta rendahnya kepatuhan pelaporan realisasi DAK Non fisik sesuai dengan Petunjuk teknis yang ditetapkan
Penelitian ini melakukan Comparative Study Kinerja dengan Balanced Scorecard di puskesmas terakreditasi dan terimplementasi ISO. Menggunakan metode mix method deskriptif dengan pendekatan cross sectional dengan teknik purposive sampling. Perspektif keuangan kedua puskesmas kelurahan memiliki regulasi yang sama yaitu keuangan langsung dikelola oleh puskesmas kecamatan. Bauran pendapatan didapatkan dari pendapatan umum dan kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN), klaim langsung masuk kedalam rekening puskesmas kecamatan, sedangkan pendapatan umum di tarif Rp.2000. Perspektif pelanggan puskesmas terkareditasi 80% puas, 100% retensi, puskesmas terimplementasi ISO 80% puas, 60% retensi. Perspektif bisnis internal puskesmas terakreditasi : tempat bermain anak dan perencanaan daftar panggil khusus untuk pasien tuna runggu, pojok ASI, puskesmas terimplementasi ISO memiliki stimulasi perkembangan balita dan kader TB. Perspektif pertumbuhan pembelajaran puskesmas terimplementasi ISO lebih baik dibandingkan puskesmas terakreditasi. Bagi Puskesmas, diharapkan untuk meningkatkan kinerja dengan mengajukan penambahan tenaga. Bagi Akademisi, diharapkan agar bisa menambahkan literature terkait kebijakan kesehatan di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor yang belum ada
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.