AbstrakBerlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan perubahan terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat dua mekanisme pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap gugatan atau permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Mekanisme pertama, dengan mengajukan gugatan langsung ke pengadilan tata usaha negara. Mekanisme kedua, dengan menyelesaikan sengketa di lingkungan internal pemerintahan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. Adanya dua mekanisme pemeriksaan perkara tersebut membuktikan adanya perbedaan perlakuan bagi masyarakat pencari keadilan dalam sistem pemeriksaan perkara di peradilan tata usaha negara. Penelitian ini fokus pada isu pertama hakikat perbuatan hukum publik oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kedua Ratio legis perlindungan hukum non yudisial terhadap perbuatan hukum publik oleh pemerintah. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi tentang kebenaran yang hakiki. Ada beberapa pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.