Pembangunan desa dan kawasan perdesaan saat ini tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan semakin berkurangnya desa miskin dan tertinggal. Hal tersebut tidak lepas dari adanya peran perangkat desa dalam memaksimalkan setiap potensi lokal yang ada di wilayah perdesaan. Desa-desa yang ada di Indonesia dengan segenap karakteristik dan keanekaragamannya memiliki potensi lokal bagi pembangunan desa untuk dapat di optimalkan. Hadirnya UU No 6 Th 2014 tentang desa membawa dampak yang sangat positif, terlebih dengan adanya pasal yang mengatur perihal perangkat desa. Tugas, sarat pengangkatan, larangan dan kewajiban perangkat desa di atur secara khusus pada bagian ke lima pasal 48 s.d 53 peraturan perundangan ini. Obyek penelitian di fokuskan terhadap perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisa peran perangkat desa dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa tersebut, dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif -nondoktrinal. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan bahwa perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mampu berperan dalam mengoptimalkan segenap potensi lokal yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena adanya dorongan dan motivasi yang kuat dari Kepala Desa sebagai Pimpinan di desa tersebut.
Legal pluralism in Indonesian villages colors and influences the development of national law. The existence of local laws has long influenced the village government system and its diversity. This has an impact on the legal system in village government in the archipelago. This research investigated the application of chaos theory of law in the village government system in Indonesia when legal positivism dominated the village government system. This research used the normative juridical method sourced from secondary data sources such as a review of related literature, articles, and applicable laws and regulations. The results of the research indicate that the village government in Indonesia, with its various characteristics, enforces legal positivism, as evidenced by the centralization of regulations through Law No. 6 Year 2014 concerning Village Regulation. These laws and regulations shackle village servants to be more productive in developing their territory. Central and local government intervention on village governments makes them more apathetic in village development. Given the diversity of the village government system, it is only natural for the government to apply the chaos theory of law to the legal development of the village government system. This is consistent with the village development concept of establishing a legal system based on local laws, which has been implemented in villages throughout the archipelago.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lokal yang terdapat di Desa Tawangsari Boyolali dan bagaimana memanfaatkanya dengan berbasis kearifan lokal dalam pembangunan desa. Metode yang dipergunakan dengan mempergunakan penelitian hukum nondoktrinal (empiris) yang bersifat kualitatif, dengan mempergunakan teknik wawancara dan observasi pada obyek penelitian yakni Desa Tawangsari Boyolali. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa Desa Tawangsari memiliki keanekaragaman potensi lokal yang berupa potensi sumber daya alam, kearifan lokal dan kelembagaan. Adanya potensi desa telah mampu dimanfaatkan dalam upaya percepatan laju pembangunan desa dengan mengedepankan nilai – nilai kearifan lokal, seperti program desa wisata, kuliner berbasis kearifan lokal dan pembuatan kampung iklim. Selain itu optimalisasi kaum lansia dan difabel dalam pembuatan batik tulis yang mengedepankan nilai kearifan lokal dan tradisi setempat juga di lakukan. Dibentuknya kelompok tani juga dilakukan guna tetap menjaga kelestarian alam dan kualitas tanah lahan persawahan dengan tradisi lokal pengolahan tanahnya. Dari penelitian didapatkan kesimpulan keragaman potensi lokal yang ada di Desa Tawangsari Boyolali telah mampu dimanfaatkan guna mempercepat proses pembangunan desa seperti amanah dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan berdasarkan nilai kearifan lokal dan budaya yang diwariskan leluhur warga setempat.
Dalam pembangunan desa diperlukan sinergitas berbagai pihak agar mampu berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya dengan adanya kolaborasi antara lembaga Pendidikan Tinggi dengan pemerintahan desa yang diwujudkan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Melalui kegiatan KKN di harapkan para mahasiswa mampu berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah pedesaan melalui pengabdian kepada masyarakat secara langsung. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat di lakukan melalui KKN-Tematik dalam bidang Teknologi Informasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan pembuatan sistem di Pemerintahan Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan hasil kegiatan didapatkan suatu kesimpulan kegiatan KKN-Tematik yang dilakukan kelompok mahasiswa STMIK AMIKOM Surakarta berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu kegiatan KKN tersebut memiiki arti penting bagi masyarakat desa setempat karena mampu memberikan edukasi terhadap warga masyarakat akan pentingnya teknologi informasi di pedesaan, dimana pada masa sekarang warga telah bergantung dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu KKN-Tematik yang dijalankan juga mampu berkontribusi terhadap Pemerintahan Desa Gentan dengan dibuatkannya sistem yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa setempat.
This research aims to determine the role of the Tawangsari Village Head in Boyolali Regency in empowering community members in connection with the Covid-19 outbreak in the economy. The Covid-19 outbreak that hit the Indonesian nation around the beginning of March 2020 had a very significant impact on national development. Likewise, the economic resilience of the people in rural areas is vulnerable and it is very important to find a solution. The role of the Village Head as a policy maker at the local level in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages is expected to be able to run optimally. To obtain credible research results, the researchers used non-doctrinal legal research methods. This is done by reviewing regulations related to the functions, duties and roles of the Village Head both in general and village government policies during the COVID-19 pandemic. In addition, direct observations in the field on the process of community empowerment during the pandemic were also carried out. While the data collection using observation techniques, interviews, and documentation. From the results of the study, it was concluded that the Head of Tawangsari Village in Boyolali had various innovation programs to strengthen economic resilience during the Covid-19 pandemic. Programs to strengthen the economic resilience of citizens are carried out by cooperating with many third parties to be able to synergize together, so that economic resilience can be created
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.