Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memiliki berbagai tantangan besar terutama pada aspek lingkungan agar pembangunan dapat berjalan dan tetap mempertahankan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Hadirnya konsep Forest City sebagai upaya yang dilakukan demi menciptakan minimnya kerusakan lingkungan terkhusus kepada hutan di wilayah IKN, serta mengoptimalkan jasa dari ekosistem hutan dalam pemenuhan daya dukung dan daya tampung dengan tujuan memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan IKN harus dilakukan dengan skema yang berkelanjutan, agar keanekaragaman hayati yang merupakan salah satu aspek prioritas mendapatkan perlindungan dengan memfokuskan kepada pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon merupakan skema yang dibutuhkan demi mempertahankan keseimbangan lingkungan, kapasitas sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, demi tercapainya target penurunan emisi. Berdasarkan penelitian ini, kemudian titik fokus adalah penerapan konsep forest city dalam upaya mencapai carbon neutral pada pembangunan IKN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan dalam arti menelaah norma-norma melalui bahan-bahan kepustakaan yang diteliti atau data sekunder. Konsep forest city pada pembangunan IKN menitikberatkan kepada enam prinsip, yakni: 1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5) pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan Forest City. Setiap prinsip dijabarkan berdasarkan kriteria dan indikator pembangunan IKN dengan memfokuskan kepada pembangunan rendah karbon dalam upaya mendukung kebijakan demi tercapainya penurunan emisi karbon dengan memaksimalkan peran hutan dalam penyerapan karbon dalam pembangunan IKN.
Agrarian conflicts are still a legal problem in Indonesia. The presence of a strategy in the form of agrarian reform is expected to be able to make a real contribution to realizing social justice and people's prosperity for all Indonesian people. The implementation of agrarian reform is marked by a comprehensive arrangement of assets and access arrangements, so it is important to carry out a thorough evaluation of justice and community empowerment. The results obtained from this study indicate that the organizers of agrarian reform are expected to be able to ensure an increase in community welfare and realize social justice, either through the efforts of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) or the Government which carries out a compromise strategy with ministries/agencies to ensure land rights through agrarian reform.
Keberadaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) dianggap sebagai cara yang manusiawi dan adil untuk menyelesaikan sengketa melalui tahapan win-win solution. Namun, mediasi saat ini dinilai tidak efektif karena hanya bersifat formalitas sehingga menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus sengketa perdata dalam lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama di Sumatera Barat diharapkan berjalan dengan optimal dan memiliki keberhasilan yang tinggi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.