One marine pollution source is oil discharge from vessel activity, then spread by the current and the wind. Such as the pollution of the North Coast of Bintan Island adjacent to the Singapore Strait caused by sludge oil which has occurred for years. This pollution has an impact on the sustainability of marine resources and tourism in the area. The countermeasure by the local government is to collect sludge oil using nets. This paper is the result of research on the solution strategy. The research methodology uses Doctrinal legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Based on research results the solution strategy for sustainability to marine is to apply the principle of cooperation for user states and littoral states of the Singapore Strait by the treaty because the case is not easy to prove causality through scientific verification, the solution that can be done is by applying the principle of cooperation with bilateral or multilateral cooperation agreements between the littoral state and the user state in the Singapore Strait. That way most effective in resolution and avoiding conflict.

Dalam menejalankan kegiatan produksinya PT. Sumatera Makmur Lestari telah menggunakan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembuatan Peraturan Kerja Bersama yang dibuat antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari secara keseluruhan telah mengatur bagaimana hubungan antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari. Baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam kenyataannya, PT. Sumatera Makmur Lestari melalui manager dan accounting officer masih melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerj Bersama yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut berbentuk Pemutuhan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.  Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disipulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari dengan Management PT. Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Provinsi Riau secara umum telah dilaksanakan melalui: Perlindungan Jamsostek yang diberikan dalam bentuk, yakni: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua, pemeliharaan kesehatan, dana pension, pembinaan rohani, dan fasilitas kesejahteraan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diimplementasikan dengan penyediaan alat-alat keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan melalui bantuan pemeriksaan, pemeliharaan kesehatan bagi seluruh pekerjanya dengan cara didaftarkan pada BPJS kesehatan. Perlindungan upah diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yakni Upahm Minimum Provinsi Riau, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: Upah bagi pekerja harian, Upah bagi pekerja baru selama masa percobaan, dan Upah selama masa cuti. Selain itu karyawan juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR. Bentuk Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian Kerja Bersama terakhir yang berlaku di PT Sumatera Makmur Lestari. Perjanjian Kerja Bersama tersebut yang ditandatangani antara pihak Pengusaha dan pihak Serikat Pekerja. Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini terdiri dari 13 Bab dan 50 Pasal. Dalam sistem perjanjian kerja bersama ini hanya akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengupahan, jaminan pekerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).