Article discusses problems faced by the labor in Indonesia. To make a good relationship between companys' owner and labor, there will be an active and positive role of bipartit department in the company. In order to make an indutrial relationship is in harmony in the future, it is suggested that every problem in the company should be solved by the bipartit department with "win-win solution". ABSTRAK Artikel membahas permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja/buruh di Indonesia. Untuk menjalin adanya hubungan yang harmonis antara unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, diharapkan peranan aktif dan positif dari lembaga kerja sama bipartit yang berada di perusahaan. Agar perjalanan ke depan bagi terjalinnya hubungan industrial yang harmonis ini dapat terwujud secara berkelanjutan, disarankan setiap pemasalahan yang muncul di perusahaan dapat diselesaikan oleh lembaga bipartit dengan pemahaman yang sama terhadap bagaimana memecahkan masalah didasarkan pada "win-win solution". Kata kunci: tenaga kerja, buruh 1 Staf pengajar Fakultas Ekonomi, UBiNus, Jakarta
The Constitutional Court is a state institution that has the authority to reviewing laws against the Constitution (Judicial Review). Several times in issuing its decisions, the Constitutional Court has acted as a Positive Legislator. The potential for a legal vacuum as the implication of revoking a law is large. and also the slow formation of laws by the legislative body (DPR) and the lack of quality of regulations. The current law making does not pay attention to legal ideals based on Pancasila so that the resulting legal products lose their meaning. This has resulted in many people whose constitutional rights have been violated. The state should be present to give full constitutional rights to its citizens. The Constitutional Court needs an additional authority to maintain the supremacy of the constitution. additional authority as a preventive mechanism is Judicial Preview. The French state places Judicial Preview as an authority of the Constitutional Council. Austria and Germany apply Judicial Preview as a preventive measure for losses that can occur if the Draft Law is passed. A renewal of the Constitutional Law to perfect existing ones makes the prospect of Judicial Preview in Indonesia an Urgency for immediate implementation.Keywords: Constitutional Court, Authority, Judicial Preview AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review). Dalam mengeluarkan putusannya Mahkamah Konstitusi beberapa kali bertindak sebagai Positif Legislator. Potensi terjadinya kekosongan hukum sebagai implikasi dicabutnya suatu Undang-Undang sangatlah besar. Ditambah dengan lambatnya pembentukan Undang-Undang oleh lembaga legislatif (DPR) serta kualitas peraturan yang kurang. Pembuatan Undang-Undang saat ini tidak memperhatikan cita hukum yang berakar pada Pancasila sehingga produk hukum yang dihasilkan kehilangan maknanya. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang dilanggar hak konstitusionalnya. Negara seharusnya hadir untuk memberikan hak konstitusional secara penuh kepada warga negaranya. Untuk mencegah hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi membutuhkan suatu kewenangan tambahan untuk menjaga tegaknya supremasi konstitusi. Kewenangan tambahan sebagai mekanisme preventif tersebut berupa Pengujian Rancangan Undang-Undang (Judicial Preview). Perancis menempatkan Judicial Preview sebagai kewenangan dari Constitutional Council. Austria dan Jerman juga memberlakukannya sebagai tindakan pencegahan. Pembangunan Hukum Konstitusi untuk menyempurnakan yang sudah ada menjadikan prospek Pengujian Rancangan Undang-Undang di Indonesia menjadi urgensi untuk segera diterapkan.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Judicial Preview
The basic concept of the insurance is because people need protection against any incident that occurs in the community such as illness and natural disasters. The article 14 In Law No. 2 of 1992 on Insurance, that social insurance is a type of insurance to the implemented by the government for public welfare. The current population is Moslem Indonesia reached 80%, therefore, the Indonesian Muslim community needs the systema syariah social insurance. The system of syariah social insurance where there are 2 (two) products, where there are participants and savings accounts tabarru’ and as managers by the BUMN (state corporation) in law No. 2 of 1992 on Insurance.DOI: 10.15408/ajis.v15i1.2854
Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk (1) mengkaji paradigma pembangunan hukum dalam kerangka tujuan negara era industry dan (2) mengelaborasi pembangunan hukum nasional dan partisipasi masyarakat di Era 4.0 Metodologi: Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka secara menyeluruh (holistic). Temuan: Dalam memahami pembangunan hukum, dapat melalui dimensi regulasi dan turunan-turunan regulasi, dimana tinjauan utama pada 3 (tiga) persepktif utama pada konsideran, yaitu pada aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Ketiga hal tersebut dapat menjadi landasan dalam pembangunan hukum nasional dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penentuan kebijakan hukum. Kegunaan: Kebijakan sistem pembangunan nasional harus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam industry 4.0 sehingga peran tersebut tidak hanya dijalanan oleh negara. Kebaruan/Orisinalitas: Dalam Era Industri 4.0, peran pembangunan dalam sistem pembangunan nasional tidak hanya bertempu pada negara yang memiliki alat kewenangan, tapi masyarakat juga harus berpartisipasi penuh dalam sistem pembangunan nasional.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.