The Constitutional Court Decision Number 135 / PUU-XIII / 2015 stated that the requirement for "not being mentally / memory disturbed" to be registered as a voter in Law Number 8 of 2015 is unconstitutional. The decision opens a new perspective on the protection of suffrage for persons with mental disabilities, and acknowledges that mental / memory impairment conditions are not the same between one person and another. The decision is in accordance with the development of thoughts on the legal capacity of persons with disabilities using a continuum approach, which recognizing that everyone is a legal subject, but practically it is necessary to look at the person's ability to exercise their rights, especially in decision making. The Constitutional Court decision has been applied in various regulations related to elections, which cannot be separated from the efforts of disabled people organizations to implement it. However, the changes are still at the administrative level, have not resulted in a change in perspective on the recognition of the legal capacity of persons with mental disabilities. In practice, there are still cases of persons with mental disabilities who were not registered as voters so that they are forced to be unable to exercise their voting rights. Based on this explanation, it is important to analyze how the legal capacity approach for persons with mental disabilities is used in the Constitutional Court decisions Number 135 / PUU-XIII / 2015, and how this approach should be applied to ensure the protection of the suffrage rights of persons with disabilities. This legal research was conducted using a qualitative approach, using primary sources of law in the form of statutory regulations and other forms of policy, as well as secondary sources of law in the form of literature and other valid and relevant information. This study presents a discussion of the suffrage rights of persons with mental disabilities using a continuum approach that has not been discussed in previous studies, so that it is expected to be able to sharpen the implementation.
ABSTRAK Lahirnya inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Dalam upaya melahirkan pemimpin yang kuat dan mampu melahirkan inovasi, maka pada seluruh peserta diklat kepemimpinan (pada semua level eselon; I, II, III, dan IV) diharuskan membuat laporan proyek perubahan/inovasi daerah yang telah/ akan dilakukan di daerahnya pasca diklatpim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang (prospek) munculnya inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dari hasil analisis terhadap tigapuluh tiga dokumen proyek perubahan/inovasi daerah dari peserta diklatpim IV tahun 2014. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengandalkan data sekunder dalam bentuk dokumen laporan proyek perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan diklatpim IV pada tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu telah menggunakan pola baru dengan perubahan kurikulum, penekanan metode pembelajaran pada aspek pengalaman lapangan atau di tempat kerja, serta lahirnya inovasi bagi unit kerja yang telah/ akan dilakukan namun hanya terdapat tiga belas dari tigapuluh tiga proyek perubahan yang masuk dalam kategorisasi jenis inovasi. Proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta diklatpim IV masih berkisar pada upaya optimalisasi bukan pengembangan. Kreatifitas yang muncul dari pejabat eselon IV juga masih berkisar pada optimalisasi administratif yang sangat mungkin hal tersebut sudah diamanatkan dalam aturan teknis yang dikeluarkan pemerintah (pusat). Proyek perubahan dalam Diklatpim IV lebih merupakan kreatifitas individu dalam menjalankan tupoksi di unit kerja sehingga belum merupakan inovasi pimpinan sebagai dasar munculnya inovasi di daerah. Tentu terdapat variabel atau faktor lain
Pasca Indonesia meratifikasi Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 ( UU 19/2011), dan disahkannya UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016), pendekatan terhadap isu disabilitas sudah tidak lagi hanya berkutat pada sektor kesejahteraan sosial. Isu disabilitas mengalami reposisi menjadi isu yang bersifat multisektor, termasuk terkait dengan sektor hak terhadap keadilan, partisipasi politik, dan hak sipil lainnya seperti hak atas kependudukan, hak berekspresi dan berpendapat, serta hak berserikat dan berkumpul. Dalam lingkup hak atas keadilan, Negara wajib menjamin adanya pengakuan atas kapasitas hukum penyandang disabilitas, dan dukungan untuk penyandang disabilitas dapat membuat keputusan atas dirinya sendiri secara mandiri. Selain itu, hak atas keadilan perlu dipenuhi dengan menciptakan mekanisme peradilan yang aksesibel, baik dalam aspek fasilitas maupun hukum acara. Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, baik terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan publik, atau dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, ruang partisipasi penyandang disabilitas perlu dibuka dalam memberikan hasil pemantauan, analisa, dan evaluasi terhadap implementasi dari program yang khususnya terkait dengan hak penyandang disabilitas. Pada praktiknya, pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan masih parsial dan bergantung kepada kedekatan, sehingga belum dilakukan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan pendekatan representatif atau dikenal juga dengan community based voice melalui organisasi penyandang disabilitas. Hak sipil lainnya yang wajib mendapat perhatian negara dalam konteks pelindungan penyandang disabilitas adalah hak atas status kependudukan. Saat ini, masih ditemukan penyandang disabilitas yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), akibat dari hidup terlantar, tidak didaftarkan oleh keluarganya karena dianggap aib keluarga, hidup berpindah, atau pengetahuan dan kemampuan yang terbatas untuk mengurusnya. Dengan tidak memilik NIK, maka yang bersangkutan tidak terdaftar dalam program-program Pemerintah, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sampai mendapatkan tindakan diskriminasi lainnya. Pelindungan terhadap hak sipil bagi penyandang disabilitas juga mencakup pengakuan atas bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, maupun hak mengembangkan diri dalam berbagai bidang, termasuk kesenian, olahraga, keagamaan, maupun penelitian.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.