Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Abstract

ABSTRAK Lahirnya inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Dalam upaya melahirkan pemimpin yang kuat dan mampu melahirkan inovasi, maka pada seluruh peserta diklat kepemimpinan (pada semua level eselon; I, II, III, dan IV) diharuskan membuat laporan proyek perubahan/inovasi daerah yang telah/ akan dilakukan di daerahnya pasca diklatpim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang (prospek) munculnya inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dari hasil analisis terhadap tigapuluh tiga dokumen proyek perubahan/inovasi daerah dari peserta diklatpim IV tahun 2014. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan mengandalkan data sekunder dalam bentuk dokumen laporan proyek perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan diklatpim IV pada tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu telah menggunakan pola baru dengan perubahan kurikulum, penekanan metode pembelajaran pada aspek pengalaman lapangan atau di tempat kerja, serta lahirnya inovasi bagi unit kerja yang telah/ akan dilakukan namun hanya terdapat tiga belas dari tigapuluh tiga proyek perubahan yang masuk dalam kategorisasi jenis inovasi. Proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta diklatpim IV masih berkisar pada upaya optimalisasi bukan pengembangan. Kreatifitas yang muncul dari pejabat eselon IV juga masih berkisar pada optimalisasi administratif yang sangat mungkin hal tersebut sudah diamanatkan dalam aturan teknis yang dikeluarkan pemerintah (pusat). Proyek perubahan dalam Diklatpim IV lebih merupakan kreatifitas individu dalam menjalankan tupoksi di unit kerja sehingga belum merupakan inovasi pimpinan sebagai dasar munculnya inovasi di daerah. Tentu terdapat variabel atau faktor lain

Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang

“…Mengenai penempatan Menteri seperti sebagai pejabat yang dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan Peraturan Daerah yang diketahui bahwa Menteri merupakan pejabat yang kedudukannya berada di Pemerintahan Pusat sementara, ruh dalam otonomi adalah memberikan kebabasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan sendiri dan menegaskan bahwa daerah propinsi, kabupaten, dan kota merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan konseptual antara yang satu dengan yang lain. (Nursyamsi, 2015). Selanjutnya, perlu diketahui bahwa sumber kewenangan pembentukan peraturan daerah berdasarkan kewenangan atribusi dan substansi Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisikan tentang penyelenggaraan otonomi daerah artinya Pembentukan peraturan daerah diamanatkan langsung oleh Undang-Undang sehingga diasumsikan bahwa Peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah.…”