AbstrakSalah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen. Keyword : Pola-Mekanisme Pengisian Jabatan, Hakim Agung, Mahkamah Agung AbstractOne way to guarantee the independence of the judiciary and judges, the 1945 Constitution regulates in such a way the process and mechanism for filling the position of Supreme Court justices, namely by submitting the nomination of candidates for Supreme Court justices to an independent constitutional organ, namely the Judicial Commission established under the 1945 Constitution. candidates for Supreme Court justices to KY, cannot be separated from the experience of appointing Supreme Court justices prior to the amendment to the 1945 Constitution based on Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court which determines that Supreme Court Justices are appointed by the President as Head of State from the candidates proposed by the DPR, namely those proposed by each two candidates for one position of chief justice. This mechanism is considered not to guarantee the independence of the Supreme Court justices, because the determination of the Supreme Judges will be largely determined by the President and the proposal of the DPR, both of which are political institutions. The amendments to the 1945 Constitution are intended, among other things, to provide a stronger guarantee of independence to the Supreme Court justices, by determining the mechanism for proposing Supreme Court justices which is carried out by an independent state institution as well, so that political influence in the process of determining Supreme Court justices can be minimized. In this case, the Constitution requires a minimal role of political power from political institutions to determine Supreme Court justices, so that Supreme Court justices are truly independent. Keyword : Pattern-Mechanism of Position Filling, Supreme Court Justices, Supreme Court
Negara Indonesia jelas merupakan negara yang berfondasikan pada prinsip demokrasi-konstitusional atau menganut negara hukum yang demokratis. Ciri pertama bahwa ajaran demokrasi sebagai landasan utama di Indonesia, antara lain nampak dalam salah satu tujuan Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlu ada perubahan terhadap rumusan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 untuk menegaskan dan memastikan kewenangan DPR. Perubahan tersebut harus diikuti dengan peruabahn terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD. Perlu dilakukan perubahan atas undang-undang yang terkait dengan pengisian jabatan Hakim Agung.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.