Riset ini memiliki maksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi. Mengingat di kota Jambi masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di suruh berjualan koran, mengamen bahkan meminta minta. Permasalah dalam riset ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi? Riset ini merupakan jenis riset empiris yang artinya riset ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengtahui efektifitas hukum positif di masyarakat, dengan memfokuskan pada informasi primer dan sekunder, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan adalah data sekunder. Hasil dari Riset ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Polresta Kota Jambi dengan menyebarluaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap anak yang bekerja, memberikan laporan kepada penegak hukum yang berwenang tentang kegiatan eksploitasi ekonomi, memberikan perlindungan terhadap anak korban ekslpoitasi ekonomi, memberikan sanksi kepada yang melakukan Tindakan eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, kemudian kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak-anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau kepekaan dalam memberikan informasi kepenegak hukum terkait kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.
This study aims to examine and analyze the urgency of respecting and protecting the right to manage natural resources for the Talang Mamak customary law community in Tebo District; and Researching and analyzing the conception of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo District. This research is an empirical research. The results of the study show that respect and protection of the right to manage the natural resources of the Talang Mamak customary law community in Tebo Regency have been carried out, although only in a number of sectors, namely recognition of existence in the government administration sector and residential areas. In the sector of recognition of the existence of customary law on natural resources by the Regional Government has not been carried out. Furthermore, the concept of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo Regency is a relationship concept based on political power and ideological power. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Meneliti dan menganalisis urgensi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo; dan Meneliti dan menghanalisis konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat suku talang mamak di Kabupaten Tebo telah di lakukan walaupun hanya di sebagian sektot, yaitu pengakuan eksistensi di sektor adminitrasi pemerintahan, dan wilayah pemukiman. Disektor pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terhadap sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah belum di lakukan. Selanjutnya, Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo adalah konsep hubungan berdasarkan kekuasaan politk dan kekuasaan ideologi.
Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mewajibkan hakim untukterlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Diundangkannya PERMA No. I Tahun 2008 dan diperbaharui dengan PERMA No.ITahun 2016 yang memberikan panduan tentang penjelasan prosedur mediasi bagi para pihak untuk menyatakan perdamaian. Objek masalah hukum dalam penelitian ini adalah menganalisis perbandingan substansi dari dua Peraturan Mahkamah Agung, dan menganalisis efektivitas mediasi sebagai solusi untuk mengurangi akumulasi kasus sehingga mewujudkan proses peradilan yang cepat dan murah. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah statuta dan pendekatan konseptual terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pengaturan tentang mediasi, yang telah mengalami perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016 adalah: (1) kewajiban untuk memberikan formulir penjelasan hakim ketua majelis tentang mediasi dan formulir pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi yang wajib ditanda tangani para pihak, (2)mempersingkat waktu mediasi, kewajiban para pihak untuk secara langsung menghadiri pertemuan mediasi, (3) adanya niat baik dalam proses mediasi serta konsekuensi hukum jika niat baik ini dilanggar. Implementasi mediasi belum dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi akumulasi kasus perdata karena masih banyak kendala, termasuk rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang fungsi mediasi. Oleh karena itu, peran aktif hakim yang ditunjuk sebagai mediator untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang manfaat dan fungsi mediasi dalam sistem hukum perdata di Indonesia sehingga peradilan yang cepat dan murah dapat diwujudkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, serta untuk menemukan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara serta tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam penyelesaian sengketa terkait kegiatan pertambangan.
This study aims to: Determine the function and role of informed consent in a therapeutic agreement in terms of contract law. As for the formulation of the problem, namely: How is the function and role of informed consent in therapeutic agreements in terms of contract law. Using normative juridical research methods with research approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The results showed that: For doctors, informed consent has a function to provide a sense of security in carrying out medical actions on patients, it can also be used as a means of self-defense against the possibility of claims or lawsuits from patients or their families if the results of medical actions lead to unwanted consequences. Meanwhile, for the patient, informed consent is an embodiment of the patient's right to receive information about the disease he or she is suffering from, what medical action will be taken, the worst possible outcome of the medical action taken, other alternative treatments, and the prognosis. Informed consent also gives patients the freedom to act and make medical decisions for themselves. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui fungsi dan peran informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana fungsi dan peranan informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian.Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bagi dokter informed consent memiliki fungsi untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, juga bisa dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila hasil dari tindakan medis menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Sementara itu, bagi pihak pasien, informed consent merupakan perwujudan dari hak pasien untuk menerima informasi penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang akan dilakukan, kemungkinan terburuk akibat tindakan medis yang dilakukan, alternatif pengobatan lainnya,serta prognosisinya. Informed consent juga memberi kebebasan bagi pasien untuk bertindak dan2mengambil keputusan medis untuk dirinya sendiri.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.