The aims of this study is determine the effect of land use and slope position on the organic C and some physical soil in the Jatinangor area, West Java. The study was conducted in April 2018 until October 2018. The study used a Randomized Block Design (RBD) factorial pattern. The first factor is land use (forest and moor) and the second factor is the position of the slope (upper, middle and lower). The sampling method uses survey, comparative and descriptive methods through a physiographic approach (physiography approach) freely, namely the survey method based on the physiographic appearance of the land and soil sampling is carried out by transect on the same slope without taking into account the distance between observation points. Observations made were C-organic, Texture, Content weight and Permeability. The results showed that land use (forest and moor) and slope position (middle and lower top) affected the organic c content and physical properties of the soil such as texture (sand, dust and clay), fill weight and permeability on Inceptisol Jatinangor soil. The use of upland land with lower slope position has the best influence on the c-organic content, texture, weight and soil permeability compared to land use and other slope positions.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan mewajibkan kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional. Hambatan internal dan eksternal dalam penanganan pecandu narkotika selama proses rehabilitasi yaitu kurangya sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh, serta kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan menambah sember daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, mengadakan seminar dan pelatihan, serta memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang rehabilitasi dan bahaya narkotika.Kata kunci: Perlindungan hukum, Pengguna narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional
Proses peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice, pada Pasal 8 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan proses Diversi wajib memperhatikan penghindaran stigma negatif atau Labeling. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan Restorative Justice dalam pencegahan terjadinya Labeling terhadap anak, serta apa saja faktor penghambat penerapan Restorative Justice tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Analisis data dilakukan dengan bahan kepustakaan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan fakta yang ada di lapangan Restorative Justice atau Diversi terbagi menjadi dua, antara lain Diversi tidak berdasarkan hukum dan Diversi berdasarkan hukum. Restorative Justice dapat digunakan dalam pencegahan terjadinya Labeling terhadap anak untuk menghindari anak dari proses peradilan secara formal dan dapat kembali ke lingkungan sosial. Faktor Penghambat adalah faktor dari keluarga korban yang menginginkan kasus tetap diproses melalui jalur peradilan, sulitnya diundang untuk dilakukan pertemuan Diversi maupun adanya modus pemerasan terhadap pelaku, faktor substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Disarankan supaya orang tua, keluarga, serta masyarakat hendaknya membimbing dan mengawasi anak sehingga dapat tumbuh sesuai kodrat anak dan untuk mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagi kepolisian hendaknya mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya mencegah Labeling khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana dengan Restorative Justice atau Diversi dikalangan masyarakat serta selalu mengutamakan Restorative Justice sebagai salah satu alternatif dari pelaksanaan pidana penjara sehingga mencegah terjadinya Labeling terhadap anak.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.