<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Adanya kewenanagan yang disematkan oleh konstitusi pada MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan mekanisme <em>checks and balances.</em> Dalam hal ini antara MK dengan Pembentuk UU, yaitu DPR bersama Presiden. Namun dalam prakteknya, ada ketidapatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK. Tulisan ini menggambarkan dan menganalisis gagasan rekonstruksi hukum pengaturan Putusan MK dalam mewujudkan adanya kepatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK sebagai mekanisme <em>checks and balances</em>. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan penelitian kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan, <strong>pertama</strong>, ada sejumlah faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan Pembentuk UU terhadap Putusan MK mulai dari karena adanya Putusan MK sendiri yang bersifat kontroversial hingga pada tidak adanya <em>political will</em> dari Pembentuk UU. <strong>Kedua</strong>, perlu dilakukan rekonstruksi hukum terkait pengaturan sifat Putusan MK dengan menegaskan secara expressis verbis kata “mengikat” baik dalam UUD 1945 maupun dalam sejumlah UU yang terkait, yaitu UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU terkait, perlu diatur adanya klausul yang menyatakan dalam hal Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak ditindaklanjuti oleh Pembentuk UU dalam waktu paling lama waktu tertentu, Putusan MK tersebut sah menjadi norma dalam pasal dari Undang-Undang yang telah diputuskan MK.</p><p> </p>
The existence of appraisers in Indonesia has not yet been regulated in aseparate law. The function of appraisers is to increase the society trust.Appraisal services business is a business that is very vulnerable to the markup game or decrease the value of an asset or property in accordance with thepurpose of the valuation. The collateral appraisal process by the PublicAppraiser must be based on the Indonesian Appraiser Code of Ethics (KEPI)and the Indonesian Appraisal Standard (SPI) and the facts that areobjectively available. Done without any tendency on personal interests orinfluence of the assignor and / or service user. If the appraisal process is notcarried out according to these things, the Public Appraiser can be said to bemalpractice. Therefore, to carry out an assessment needs guidelines or rules,so that it is not making it up. So far, the rules that form the basis of appraisalservice activities are the Appraisal Services Code of Ethics, the current codeof ethics is the Indonesian Appraiser Code of Ethics (KEPI) and theIndonesian Valuation Standard (SPI). The two guidelines and rules areactually not enough to regulate the activities of the Appraisal Service and avariety of strict regulations are needed, so that it does not cause variousproblems as currently. Meanwhile the regulations governing PublicAppraisers are only Ministerial-level Regulations, namely Minister ofFinance Regulation (PMK) No. 56 / PMK.01 / 2017 concerning changes to theMinister of Finance Regulation (PMK) No. 101 / PMK.01 / 2014 concerningPublic Appraisers which is not equipped with strict sanctions but is limited toadministrative sanctions, so it has not provided legal certainty and guaranteeof protection for the Public Appraiser in carrying out his profession.
Penelitian ini untuk menjawab dan mendeskripsikan: 1) bagaimana pertimbangan dan amar Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 terkait larangan bagi pengurus partai sebagai balon anggota DPD pada Pemilu 2019; dan 2) Apa yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pertimbangan pada Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 dimaksud. Peneliti menggunakan penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) untuk menggambarkan masalah-masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder diperkuat dengan data primer. Peneliti memberikan kesimpulan, pertama, Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 keduanya menegaskan adanya larangan bagi pengurus partai sebagai balon anggota DPD. Meskipun ada perbedaan terkait pemberlakuannya pada Pemilu 2019. Menurut Putusan MK, ketentuan tersebut sudah dikenakan pada Pemilu 2019, sedangkan menurut Putusan MA ketentuan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika diberlakukan pada Pemilu 2019. Kedua, adanya perbedaan kedua putusan lembaga kekuasaan kehakiman itu karena adanya penafsiran yang berbeda mengenai pengertian tahap pencalonan anggota DPD pada Pemilu 2019.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.