In this paper outlined the key points of the insurance, the definition of insurance, types of insurance, insurance terms, and legislation related to insurance as basic knowledge for people who are learning simple about insurance Keywords: the key points of the insurance, insurance law ABSTRAK Dalam makalah ini diuraikan poin-poin penting tentang asuransi, definisi asuransi, jenis-jenis asuransi, istilah-istilah dalam asuransi, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan asuransi sebagai pengetahuan dasar bagi orang yang sedang belajar secara sederhana tentang asuransi. Kata kunci : poin-poin penting dalam asuransi, hukum asuransi
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintahdalam pengelolaan limbah medis Covid-19 melalui kearifan local dan untuk mengetahuiupaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaanlimbah medis Covid 19 melalui kaerifan local. metode studi literatur dengan menelaahsumber-sumber referensi sebagai data sekunder tentang kearifan local dalam pengelolaanlimbah medis Covid 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa di lapanagan masih terdapatkendala dalam pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan local. Berdasarkanhal tersebut maka harus ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangkapengelolaan limbah medis COVID-19 yaitu mengakomodirnya dalam peraturan daerah danmelakukan penyuluhan, serta adanya peran subervisi dalam meningkatkan peran sertamasyarakat dalam rangka pengelolaan limbah medis COVID-19 melalui kearifan lokal Kata Kunci : Limbah Medis, Covid 19, Kearifan Lokal The purpose of this study is to find out what are the government's obstacles in managingCovid-19 medical waste through local wisdom and to find out what ef orts the governmentmust make in the context of managing Covid-19 medical waste through local wisdom. method of literature study by examining reference sources as secondary data on localwisdom in the management of Covid 19 medical waste. The results show that in the fieldthere are still obstacles in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Based on this, ef orts must be made by the government in the context of managingCOVID-19 medical waste, namely accommodating it in regional regulations andconducting counseling, as well as the role of supervision in increasing communityparticipation in the management of COVID-19 medical waste through localwisdom. Keywords: Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbedabeda. Keanekaragaman terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas atau keunikan dari setiap suku yang berada di Indonesia. Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang barkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarchi atau kerajaan Kata Kunci : Hukum Adat, Suku Bugis
Various legal instruments made to provide protection to consumers, especially consumers of insurance services, include the establishment of BMAI (the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency), OJK (Financial Services Authority), as well as those accommodated in the Consumer Protection Law which includes BPKN (National Consumer Protection Agency), LPKS (Non-Government Consumer Protection Institution, and BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency), are layered instruments that consumers can use to fortify themselves from fraudulent acts and arbitrarily even ignore consumer rights committed by business actors. However, whether these devices are sufficient enough, in connection with the many complaints from the public against business actors, especially insurance service businesses. Many things affect the phenomenon of society, especially consumers of insurance services who feel that they are still not protected by the layers of legal instruments made, including factors from the consumers themselves, factors of business actors, law enforcement factors, and other supporting factors it should run in an ideal and harmonious manner. Keywords : Consumer Insurance Services, Insurance Business Actors, Consumer Protection
Abstrak Terorisme adalah suatu faham bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan termasuk tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini yang menjadi batasan permasalahan akan ditinjau dari salah satu teori kriminologi dalam perspektif sosial yaitu Teori Differential Association. Teori ini merupakan teori yang menganggap bahwa tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok. Ini adalah teknik untuk melakukan kejahatan serta alasan yang mendukung perbuatan jahat. Faktor orang melakukan tindak pidana terorisme ditinjau dari teori ini diantaranya faktor ideologi, faktor ketidakpuasan terhadap politik pemerintahan, faktor ekonomi, faktor kesenjangan sosial, faktor sosial dan budaya, pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang tekstual, problem ideologi agama, kecenderungan salafisme. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme adalah melalui dua upaya yaitu upaya internal yang terdiri dari penegakan hukum, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sinergitas kelembagaan, penerapan deradikalisasi, penerapan kontra radikalisasi, membentuk gerakan milenial anti radikalisme, dan strategi pemerintah lainnya, sedangkan upaya eksternal yaitu suatu upaya atau bentuk kerjasama antar negara terkait program penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya di Indonesia. Kata Kunci: Terorisme, Kriminologi, Teori Differential Association
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.