Kepuasan pasien adalah aspek penting dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui pengaruh variabel keterjangkauan/ akses, kenyamanan, ketepatan waktu, terhadapkepuasan pasien peserta BPJS di RSUD Haji Makassar. Jenis penelitan yang dilakukan adalah penelitiankuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi adalah pasien peserta BPJS di ruang rawat inap diRSUD Haji Makassar sebanyak 6369 pasien. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakanteknik accidental sampling dengan besar sampel 222 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat danbivariat dengan uji chi square, multivariat dengan uji regresi logistik . Hasil uji chi-square menunjukkan bahwaada pengaruh keterjangkauan/ akses (p=0,039), ketepatan waktu (p=0,048), dan tidak ada pengaruh kenyamanan(p=0,725), terhadap kepuasan pasien peserta BPJS di ruang rawat inap di RSUD Haji Makassar Tahun 2018.Berdasarkan hasil uji regresi logistik variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pasien adalahketerjangkauan/ akses nilai (Exp(B) sebesar 2.128 kali nilai p=0,038). Diharapkan pada pihak rumah sakit agardapat meningkatkan prasarana dan sarana pada unit perawatan RSUD Haji sehingga kepuasan pasien dapatmeningkat.

The National Health Insurance program started running in Indonesia on January 1, 2014. Along with the increasing number of National Health Insurance participants and health facilities, more criticism has emerged from various parties, including from National Health Insurance providers regarding the alleged fraud. Fraud can have a negative effect on finances, the standard of medical care, and the perpetrator's reputation. This study's goal was to assess the likelihood that fraud may occur at Dadi Regional Hospital in Makassar, Indonesia. The study also explored the procedures and policies in place for preventing the fraud. This qualitative study employed phenomenological design. The results of the study show that there is a fraud prevention system at Dadi Regional Hospital in the form of policy and guideline formulation, a culture of prevention, implementation of quality control, and cost control. Even though they already have a prevention system in place, there is still some lack of information being disseminated about the fraud prevention team established. There are still frequent discrepancies between the diagnosis code input in the National Health Insurance system and the patient's diagnosis Hence, the Internal Monitoring Unit is still in the process of establishing a fraud prevention system