Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi akibat IUU fishing pada perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, metode analisis data yang digunakan adalah bioekonomi model. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019 dan sampling pengambilan data di provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa produksi legal ikan pelagis besar pada maximum economic yield (MEY) adalah sebesar 368.522,25 ton per tahun dengan effort sebanyak 554 902 trip per tahun dan perolehan rente sebesar Rp3,06 trilyun/tahun sedangkan produksi total (legal dan IUU fishing) adalah sebesar 530.451,63 ton per tahun dengan effort sebanyak 929 414 trip per tahun dan rente sebesar Rp6,73 trilyun/tahun. IUU fishing menimbulkan dampak hilangnya potensi perolehan rente ekonomi pada pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar di WPPNRI 715 yaitu sebesar Rp3,66 trilyun/tahun. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa IUU fishing merugikan perikanan tangkap pelagis besar di WPPNRI 715 sehingga diperlukan rumusan kebijakan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang perikanan, penggunaan satelit pemantauan dan kebijakan peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum di laut.Title: Economic Impact of IUU Fishing on Big Pelagic Fish in WPPNRI 715This research aims to determine the economic impact of IUU fishing large pelagic fish in WPPNRI 715. The research is a case study with multistage random sampling. Data were analysed with bioeconomics model for fisheries. The research was conducted from December 2018 to August 2019, and the sampling areas of data collection was in the provinces of North Sulawesi and DKI Jakarta. The results of the analysis showed that the legal production of large pelagic fish at maximum economic yield (MEY) is 368,522.25 tons per year with an effort of 554 902 trips per year, and economic rent at IDR3.06 trillions/year. The total production (legal and IUU fishing) is 530,451.63 tons per year with an effort of 929.414 trips per year and economic rent of IDR 6.73 trillions/year. IUU fishing has an impact on the loss of potential economic rent on the large pelagic fish resources in the WPPNRI 715 amounting to IDR 3.66 trillion/year. The results showed that IUU fishing has a detrimental economic impact on the large pelagic fish in WPPNRI 715. Therefore, a policy is necessary to increase supervision of marine and fishery resources by improving the quality of fishery human resources, the use of monitoring satellites and policies to increase awareness and law enforcement at sea.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan rasio belanja negara pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berdasarkan pagu dan realisasi belanja negara periode TA. 2016 -TA. 2021. Teknik analisis keserasian belanja pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dilakukan dengan melakukan perhitungan rasio keuangan yaitu perbandingan angka yang diperoleh dari hasil satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak, wajar, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) Direktorat Jenderal PSDKP merupakan salah satu tools dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan dan Laporan Keuangan yang berkualitas yang dinyatakan dengan opini WTP dari BPK. Tujuan pengabdian ini adalah untuk membina Satuan kerja Dirjen PSDKP mengenai pengendalian intern atas pelaporan keuangan, Pembinaan Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP atas PIPK dilaksanakan secara sampling pada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Cilacap dan Stasiun PSDKP Kupang. Direktorat Jenderal PSDKP akan menghasilkan Laporan Keuangan yang andal, wajar, efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan pembinaan ini seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP paham dan mengerti atas implementasi penerapan PIPK sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP yang andal, baik dalam pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.