Di Indonesia, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama. Masalah stunting memiliki dampak yang cukup serius. Bisa jangka pendek terkait morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita, jangka menengah terkait dengan intelektual dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2015-2017 adalah 31,4%, jauh di atas batas yang diberikan WHO yaitu 20%. Pemerintah dengan Perpres No 42/2013 telah menetapkan gerakan nasional 1000 hari pertama kehidupan dalam upaya meningkatkan status gizi balita sebagai upaya penanganan stunting di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi remaja putri sejak awal tentang pentingnya asupan nutrisi/gizi bagi mereka. Target kegiatan ini adalah anggota Karang Taruna di Desa Tegaltirto. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Kecamatan Berbah dimana Desa Tegaltirto berada adalah salah satu wilayah dengan angka stunting yang tinggi di Kabupaten Sleman. Dari evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan sosalisasi dilaksanakan, tampak bahwa ada peningkatan pengetahuan kognitif dari para peserta tentang stunting dan pencegahannya melalui perbaikan pola makan.
Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. untuk mewujdukan Kota Layak Anak diperlukan Collaborative Governance melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaboratuve Governance dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak (KRA) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen telah melibatkan pemerintah, swasta dan civil society dalam melaksanakan program Kampung Ranah Anak (KRA).
There are still many problems in the employment conditions in the Special Region of Yogyakarta. In the working conditions of workers, there is a gap between the working conditions of contract employees and casual daily labour. The work environment for contract workers is considered safe for their workers. The survey results show that the working conditions for contract employees in several companies in the Special Region of Yogyakarta are generally well-financed and sufficient to support the production activities of their employees. However, even those assessing that the Special Region's working conditions are not good cannot be ignored. This assessment is supported by the number of work accident cases in the Special Region of Yogyakarta; during 2018, it was pretty high. Based on data from 2018, the number of work accidents was recorded at 998 cases. Unlike the case with contract employees, their working conditions are considered not a good working condition for temporary daily workers. The negative response to the survey results indicates gaps in the working conditions given to casual daily labour. At the point of work relations, the findings suggest that there is still a weak set of work relations in the work environment, both in companies with large, medium and small categories. Conflicts that occur due to the lack of working ties are resolved by various mechanisms for resolving work relations disputes, including bipartite, mediation and industrial relations courts. There are four types of conflicts that often occur in the work environment in the Special Region of Yogyakarta, namely: termination of employment, interests, rights, disputes between trade unions and labour.
Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap pejabat yang berwenang pada Disnakertrans DIY serta data sekunder sebagai data untuk memperkuat analisa penelitian. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelayakan dalam menentukan besaran upah dan pendampingan bagi pekerja/buruh untuk memperjuangkan haknya dalam terpenuhinnya upah yang harus diterima, memperjuangkan hak pekerja /buruh dalam proses untuk mencapai kesejahteraan dalam pengupahan adalah bentuk keadilan untuk terus mencapai kesejahteraan bagi para pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.