Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan insentif yang berkelanjutan dalam perlindungan lahan pertanian pangan di masa mendatang. Untuk menahan laju konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah terkait dengan kebijakan pemberian insentif, akan tetapi kebijakan tersebutmasih berbasis lahan, sehingga insentif hanya diberikan kepada pemilik lahan pertanian yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan. Di mana dengan perkembangan teknologi sekarang ini serta untuk menjaga ketahanan pangan, maka pengembangan varietas unggul pertanian tidak harus dikembangkan berbasis lahan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan pangan, diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berbasis lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa kebijakan pemberian insentif kepada petani masih berbasis luas lahan, di mana salah satu pertimbangan pemberian insentif adalah memiliki luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dan kebijakan pemberian insentif kepada petani dalam rangka perlindungan lahan pertanian dinilai kurang tepat, karena insentif yang diberikan masih berupa program reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Lembaga Kepresidenan (Presidential institution) di Indonesia dapat disandingkan dengan lingkungan jabatan (ambt) dan pejabat (ambtsdrager). Sedangkan, dalam bahasa asing untuk lingkungan jabatan digunakan istilah Presidency, dan sebagai pejabat digunakan istilah President. Jabatan presiden dikenal di Eropa ketika Prancis pada era Republik Kedua Prancis (1848-1851) menunjuk Louis Napoleon Bonaparte sebagai Presiden. Namun, setahun kemudia diubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III (1852) hingga Prancis ditaklukkan Jerman (1879) dan kemudian kembali menjadi Lembaga Kepresidenan pada era Republik Ketiga Prancis (1875-1940). Lembaga Kepresidenan juga secara resmi dikenal oleh masyarakat Internasional ketika Amerika memilih George Washington sebagai Presiden AS 1789 sampai 1797.Di Indonesia, sejak awal kemerdekaan, Lembaga Kepresidenan menjadi satu-satunya lembaga Negara yang pembentukannya tidak diatur dengan undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Lembaga Kepresidenan lazim disebut sebagai masa “executive heavy”. Setelah amandemen atas Undang-undang Dasar Tahun 1945, mulai terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran kekuasaan eksekutif yang “executive heavy” menjadi “legislative heavy”.Kedudukan, tugas, dan wewenangnya, Lembaga Kepresidenan dipimpin oleh seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden. Pada masa sesudah amandemen UUD 1945, terdapat pembedaan kedudukannya (dalam hal ini kedudukan Presiden), Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap Lembaga Kepresidenan, tidak hanya jumlah pasal maupun kekuasaannya. UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada Lembaga Kepresidenan, baik dalam kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan), legislatif (kekuasaan membentuk peraturan perundang- undangan), serta yustisial (kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (grasi, amnesti, dan abolisi).
Sekolah ini berada didaerah 3T. Sebanyak 28 siswa laki-laki dari sekolah tersebut adalah anak-anak nelayan. Nelayan melaut dari pukul 05:00 sampai dengan 13:00 sehingga anak-anak mereka tidak pergi ke sekolah di musim ke laut. Kepada siswa tersebut perlu diberikan bahan ajar yang dikembangkan dan atau disederhanakan sehingga lebih praktis untuk dibaca selama mengikuti orangtua mereka ke laut tersebut. Bahan ajar yang dihasilkan berbentuk komik yakni untaian cerita ekonomi dalam dunia nelayan yang dapat meningkatkan minat baca serta pemahaman anak-anak mengenai konsep yang ada. Cara mengembangkannya adalah menggunakan model pengembangan Borg & Gall. Hasilnya adalah anak-anak nelayan memahami konsep ekonomi lebih baik sewaktu menggunakan bahan ajar yang di kembangkan. Selain itu mereka dan para orangtua menerima bahwa bahan ajar tersebut bermanfaat. Bahwa bahan ajar tersebut cocok digunakan untuk anak nelayan khususnya di lokasi penelitian. Dan, bahan ajar tersebut masih dapat di kembangkan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.