Tax avoidance is a strategy that is common in tax management. As part of management strategy, tax avoidance is important to know for a manager. The purpose of this research is to examine the level of tax avoidance of the manufacturing industry in Indonesia and the role of employee benefit liabilities, sales growth, capital intensity, and earnings management in effecting this. This study uses purposive sampling and 78 manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2016 to 2019 that were selected as research samples and obtained a final sample of 312 firm-years observation. The result of panel data regression using a random effect model finds strong evidence that employee benefit liabilities have a negative effect on tax avoidance while sales growth, capital intensity, and earning management has a positive effect on tax avoidance.Keywords: Employee benefit liabilities, sales growth, capital intensity, earning management, tax avoidance. Abstrak Penghindaran pajak adalah salah satu strategi yang biasa digunakan dalam manajemen pajak. Sebagai bagian dari manajemen strategi, maka penghindaran pajak penting diketahui oleh seorang manajer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat penghindaran pajak industri manufaktur di Indonesia dan peran kewajiban imbalan kerja, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan manajemen laba dalam mempengaruhi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan 78 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016 hingga 2019, yang dipilih sebagai sampel penelitian dan diperoleh sampel akhir sebanyak 312 data panel perusahaan. Hasil regresi data panel dengan menggunakan model random effect menemukan bukti kuat bahwa kewajiban imbalan kerja berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.Kata Kunci: Imbalan pasca kerja, pertumbuhan penjualan, besaran modal, manajemen laba, penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana berlakuya PMK-28/PMK.03/2020, berkaitan dengan PPN DTP sebagai fasilitas atau insentif PPN. Terjadi kerancuan pemahaman antara fasilitas PPN berdasarkan UU PPN dengan insentif PPN DTP. Walaupun demikian , peneliti mencoba menjelaskan alasan Pemerintah memberikan insentif PPN. Penelitian ini menggunakan pendektan metode pengumpulan data studi literatur. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan PMK-28/PMK.03/2020 didasari oleh inisiatif cepat Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19. Penelitian menunjukan bahwa insentif PPN DTP, tidak termasuk dalam fasilitas yang diatur oleh UU PPN. Akan tetapi, pemberian insentif ini berusaha tidak melanggar aturan yang diatur oleh UU PPN. Hal ini dapat terlihat mekanisme PK-PM tetap berjalan, walaupun atas beban PK ditanggung oleh Pemerintah. Dalam penelitian ini, dapat dismpulkan bahwa penerapan PMK-28/PMK.03/2020 adalah pemberian insentif pajak dan bukan fasilitas PPN sebagaimana ditur dalam UU PPN.

The purpose of this study is to investigate the level of target commitment in the DGT and the role of target setting theory in effecting this. This research uses Kwan et al. (2013) goal-setting questionnaire. The sample comes from 165 employees of the Directorate General of Taxes (DGT), Indonesia. The result demonstrates that the level of target commitment within the DGT's employees is high. The effect of target setting factors shows that target clarity and the positive target setting processes positively related with target commitment, whereas target stress, target conflict, and dysfunctional effects of targets negatively related with target commitment. However, high level of target difficulty does not significantly relate to target commitment, strong possibility for moderator. In this study, it is argued that to have a high level of target commitment within the DGT's employees , It should have a target setting factors to effect this.

Tax avoidance is a strategy that companies can take to reduce their tax payments. The purpose of this study is to look at the effects of family, foreign, and government ownership on tax avoidance. This study also tries to identify the effect of corporate governance on tax avoidance by companies with family, foreign, and government ownership. Corporate governance is seen from the existence of multiple large shareholders (MLS), independent commissioners, and audit quality by BIG 4-affiliated public accounting firms. Tax avoidance is measured using the effective tax ratio (ETR) and book tax different (BTD). The population of this study is a company listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019. The research sample was selected using purposive sampling technique which resulted in 141 companies for analysis. The results of this study indicate that family, foreign, and government ownership have a positive effect on tax avoidance. The existence of MLS in companies with family and foreign ownership causes a negative effect on tax avoidance. The existence of auditors from KAP Big 4 does not reduce the possibility of companies with family, foreign and government ownership involved in tax avoidance practices. Meanwhile, the existence of independent commissioners does not have a significant effect on the relationship between family, foreign, and government ownership on tax avoidance.

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi untuk menurunkan beban perusahaan dan meningkatkan laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keahlian keuangan direksi, kompensasi direksi, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak diproksikan dengan GAAP ETR. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Dengan metode purposive sampling, sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 26 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan keahlian keuangan direksi dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.