Ke ka konsumen tertarik dengan promosi yang ditawarkan pelaku usaha jasa keuangan, sesungguhnya ia dak menyadari persoalan yang akan dihadapi berikutnya. Persoalan akan mbul ke ka konsumen menghadapi formula perjanjian baku yang di dalamnya banyak terdapat klausula baku yang mengharuskan konsumen setuju. Pada prak knya, saat ini dak ada jasa keuangan yang dak menggunakan format perjanjian dan klausula baku dalam bertransaksi dengan para konsumen. Bentuk perjanjian semacam ini jelas memposisikan konsumen sebagai pihak yang dak punya daya tawar, sehingga apapun isi dari perjanjian baku tersebut mau dak mau harus disetujui, meskipun pada dasarnya konsumen mengetahui bahwa isi perjanjian memberatkan dirinya. Dalam wacana perlindungan konsumen, hal ini dikenal sebagai prinsip take it or leave it. Penggunaan perjanjian baku dengan sendirinya membuka peluang bagi penyedia jasa keuangan untuk memasukkan semua klausula yang menguntungkan dirinya. Biasanya, konsumen yang berhubungan dengan jasa keuangan akan menjumpai berbagai kewajibannya sudah tertuang dalam perjanjian tanpa dapat dinegosiasikan. Kewajiban tersebut diantaranya mengenai biaya yang harus ditanggungnya, suku bunga, pemberian kuasa sepihak, serta semua kewajiban yang akan mbul di kemudian hari. Prak s sangat sedikit hak konsumen dituangkan dalam perjanjian baku ini. Kata kunci: perjanjian baku, perlindungan konsumen, jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan, posisi tawar.
Legal protection for the majority shareholders is sufficiently guaranteed, especially through the mechanism of the RUPS, but this is not the case for minority shareholders, thus creating an injustice problem for minority shareholders. The purpose of this study is to uncover and find out legal protection for minority shareholders in a limited liability company based on Pancasila justice. This research is normative juridical so it uses secondary data with the law approach and qualitative data analysis. The results showed that the General Meeting of Shareholders did not reflect legal protection for minority shareholders, because in every decision making through the General Meeting of Shareholders and various other decisions based on the attendance quorum about the majority of votes present at the General Meeting of Shareholders. Such matter is detrimental to the interests of minority shareholders because without the presence of minority shareholders, a General Meeting of Shareholders can be held, while minority shareholders also have the same rights and obligations and responsibilities. The majority of shareholders hold a large and full control over the company, resulting in minority shareholders, there is no guarantee to get justice based on Pancasila justice. Therefore, the General Meeting of Shareholders must be held if attended by all shareholders with voting rights present or represented. If this is not the case, the results of the General Meeting of Shareholders may be canceled.
ABSTRACK ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi sudah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan juga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa manfaat bagi kemanusiaan, tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudharat bagi kemanusiaan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif sosiologi adalah karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, termasuk di dalamnya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (latency). Dimana banyaknya peristiwa yang memperlihatkan bahwa masyarakat menuntut cara yang berbeda dalam pengaturan intersepsi dan ancaman pencemaran nama baik yang dianggap terlalu berat sehingga sanksi hingga perlakuan terhadap pelanggarnya dianggap lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.