Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila

Abstract

Legal protection for the majority shareholders is sufficiently guaranteed, especially through the mechanism of the RUPS, but this is not the case for minority shareholders, thus creating an injustice problem for minority shareholders. The purpose of this study is to uncover and find out legal protection for minority shareholders in a limited liability company based on Pancasila justice. This research is normative juridical so it uses secondary data with the law approach and qualitative data analysis. The results showed that the General Meeting of Shareholders did not reflect legal protection for minority shareholders, because in every decision making through the General Meeting of Shareholders and various other decisions based on the attendance quorum about the majority of votes present at the General Meeting of Shareholders. Such matter is detrimental to the interests of minority shareholders because without the presence of minority shareholders, a General Meeting of Shareholders can be held, while minority shareholders also have the same rights and obligations and responsibilities. The majority of shareholders hold a large and full control over the company, resulting in minority shareholders, there is no guarantee to get justice based on Pancasila justice. Therefore, the General Meeting of Shareholders must be held if attended by all shareholders with voting rights present or represented. If this is not the case, the results of the General Meeting of Shareholders may be canceled.

Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka

“…Masalah yang diangkat yakni perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Delina (Mustaqim, 2018) .…”

Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang

“…Ketentuan-ketentuan ini ditegaskan dalam peraturan nasional yaitu UU PT. Pemegang saham berhak untuk ikut serta dalam RUPS secara langsung atau melalui kuasa dan memanfaatkan hak suara sesuai dengan porsi kepemilikan saham (Mustaqim & Satory, 2019). Hal ini tidak valid bagi pemegang saham yang tidak memiliki hak suara.…”

Bentuk Perseroan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

“…25 tahun 1992 tentang Koperasi. Seperti tema penelitian bertema tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (Supriyatin Ukilah dan Nina, 2020), atau tema perlindungan hukum pemegang saham minoritas perseroan terbatas tertutup dan keadilan berdasar pancasila (Mustaqim & Satory, 2019). Sedangkan yang berkaitan dengan Koperasi seperti pembahasan aspek hukum koperasi sebagai payung hukum BMT di Indonesia (Nurhasanah, 2016).…”

“…Selain dari sumber asalnya kami menilai Perseroan Terbatas yaitu UU No. 40 tahun 2007, pembahasan ini juga diperkuat dengan berbagai analisis dari peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas perseroan terbatas, seperti yang dikemukakan oleh (Kurniawan, 2014), (Mustaqim & Satory, 2019), (Indah Siti Aprilia, 2020), (Putu et al, 2022), (Tenripadang et al, 2010), (Supriyatin Ukilah dan Nina, 2020), (Sinaga, 2018) dan (Tunggal & Wahyuni, 2017).…”