Hukum perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu melaksanakan kegiatan usaha bank adalah memberikan pelayanan seperti e-banking. oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas pelayanan e-banking menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara normatif dan empiris dengan karakteristik khas atau dengan menitikberatkan pada seperangkat kaidah/norma hukum, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Di dalam perbankan sendiri terdapat beberapa fasilitas yang memudahkan nasabah dalam menjalankan kesehariannya, seperti fasilitas internet banking yang ditawarkan oleh pihak bank. Namun, dibalik kelebihan dan positifnya transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah, ada juga kekurangan dan sisi negative yang dapat mengincarnya, yaitu kebocoran data yang disebabkan oleh phising dan pembobolan akun, sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum bagi nasabah yang diatur di dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”.

Perkembangan zaman yang begitu pesat menyebabkan pemerintah harus melakukan alih fungsi lahan hutan untuk menunjang pembangunan hingga pertumbuhan penduduk. Penggunaan lahan oleh setiap kegiatan pembangunan akan mengubah tatanan lingkungan hutan menjadi tatanan lingkungan baru yang mengakibatkan perubahan pada kelestarian lingkungan seperti penurunan kualitas air bersih yang nantinya akan berbahaya bagi kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem yang terkena dampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari alih fungsi lahan dan juga peran dari SDGs ke-6 dan ke-15 terhadap keberlanjutan suplai air bersih.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan memberikan dampak bagi mahkluk hidup, dampak tersebut dapat memengaruhi penurunan kualitas lahan yaitu berupa kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti dilakukannya cara tebang bakar (slash and burn). Kegiatan tersebut dapat mempercepat proses pencucian dan penipisan lapisan tanah sehingga berkurangnya kadar organik tanah yang akan berakibat pada buruknya sifat fisik dan kimia tanah

Saat ini salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi di dunia maya khususnya pada kalangan remaja adalah cyberbullying. Cyberbullying sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dilaporkan untuk selanjutnya diproses ke pengadilan. Dalam berhadapan dengan hukum, dapat memberikan berbagai pengaruh, baik terhadap mental, fisik dan juga sosial bagi anak, terutama apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur formal seperti pengadilan. Keadilan restoratif dihadirkan sebagai jalur alternatif penyelesaian permasalahan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban untuk dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana Cyberbullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana cyberbullying terdiri dari pengaturan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan keadilan restoratif, Pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana cyberbullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak digunakan sebagai upaya terakhir, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan salah satunya adalah berdasarkan pada asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.