Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia

Abstract

Hukum perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu melaksanakan kegiatan usaha bank adalah memberikan pelayanan seperti e-banking. oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas pelayanan e-banking menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara normatif dan empiris dengan karakteristik khas atau dengan menitikberatkan pada seperangkat kaidah/norma hukum, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Di dalam perbankan sendiri terdapat beberapa fasilitas yang memudahkan nasabah dalam menjalankan kesehariannya, seperti fasilitas internet banking yang ditawarkan oleh pihak bank. Namun, dibalik kelebihan dan positifnya transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah, ada juga kekurangan dan sisi negative yang dapat mengincarnya, yaitu kebocoran data yang disebabkan oleh phising dan pembobolan akun, sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum bagi nasabah yang diatur di dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”.

Media Elektronik Internet Bangking Sebagai Bentuk Kepercayaan Masyarakat Dan Hasil Yang Lebih Akurat

“…Walaupun begitu, terlepas dari penerimaan kelebihan dan sisi positif oleh para nasabah, dalam menggunakan e-banking harus didasarkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Terlebih lagi e-banking ini bukan hanya dua arah berlakunya antara pihak bank dan nasabah namun juga turut melewati service provider juga karena harus menggunakan internet (Ade Borami Ju et al, 2021).…”

Analisis Penerapan Metode Resolusi Bank dalam Tinjauan Akuntansi Keuangan di Indonesia

“…Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank (Ju et al, 2021), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Rahmi, 2021). Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran (Suripatty & Loppies, 2021), pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan suatu negara (Sebayang, 2021).…”