Kewenangan melakukan pembatasan kebebasan pribadi dalam penetapan tersangka kasus pidana hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan bagi kepolisian ketika melakukan proses penangkapan, penahanan ataupun penggeledahan terhadap seorang tersangka. Ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi untuk mengatur kelembagaan praperadilan dalam melaksanakan upaya pengawasan horizontal terhadap tindakan pembatasan kebebasan pribadi yang bersifat memaksa. Lembaga praperadilan diciptakan sebagai upaya bagi tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian. Adanya mekanisme praperadilan terebut diharapkan proses penegakan hukum tidak dilakukan sewenang-wenang oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan ini memiliki tujuan untuk mengelaborasi politik hukum preperadilan dalam perlindungan hak tersangka yang ditunjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesewenangan dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Selain itu, ditemukan bahwa masih banyak tersangka yang tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat dilakukan ketika hak pribadinya dilanggar. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari tersangka.
enelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara. Kata kunci: deforestasi; perhutanan sosial; undang-undang cipta kerja.
Purpose of the study: This study analyzes the legal reasoning of the Constitutional Court judges in deciding the judicial review Number 25/PUU-XX/2022 against Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (Undang-Undang Ibu Kota Negara/State Capital Law), as well as analyzed based on social justice theory. Methodology: This study uses a juridical-normative method through a statute approach and case studies. The method of analysis is carried out qualitatively, while the method of collecting legal materials is through documentary research. Results: An analysis of the Constitutional Court verdict concluded that the panel of judges considered that the State Capital Law was declared constitutional to the Constitution and rejected the review of the State Capital Law. The plaintiffs also did not have strong legal standing in the process of forming the State Capital Law. The judges had the opinion that all processes for establishing the State Capital Law met the formal and material requirements. Unfortunately, the Constitutional Court verdict has not fully met the value of social justice for society. Applications of this study: This research is expected to provide a contribution to constitutional law and provide scientific recommendations for the public in cases of judicial review at the Constitutional Court. Novelty/Originality of this study: The Constitutional Court’s verdict is final and binding, whether it fulfills the value of social justice or not. However, the constitutional value should be directly proportional to the value of justice for society. The Constitutional Court verdicts should have an equal proportion of justice for society and the government. Keywords: Constitutional Court Verdict; Constitutional; Legal Reasoning; Social Justice; State Capital Law. ABSTRAK Tujuan: Kajian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam memutus uji materil Nomor 25/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta dianalisis berdasarkan teori keadilan sosial. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan undang-undang dan studi kasus. Metode analisis dilakukan secara kualitatif, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum melalui penelitian dokumenter. Hasil: Analisis putusan Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa majelis hakim menilai UU Ibukota Negara dinyatakan konstitusional terhadap UUD dan menolak pengujian UU Ibukota Negara. Para penggugat juga tidak memiliki legal standing yang kuat dalam proses pembentukan UU Ibukota Negara. Majelis hakim berpendapat bahwa semua proses pembentukan UU Ibukota Negara telah memenuhi syarat formil dan materil. Sayangnya, putusan MK belum sepenuhnya memenuhi nilai keadilan sosial bagi masyarakat. Aplikasi penelitian ini: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara dan memberikan rekomendasi ilmiah bagi masyarakat dalam perkara uji materil di Mahkamah Konstitusi. Kebaruan/Orisinalitas: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, apakah memenuhi nilai keadilan sosial atau tidak. Namun, nilai konstitusi harus berbanding lurus dengan nilai keadilan bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi harus memiliki proporsi keadilan yang sama bagi masyarakat dan pemerintah. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Konstitusional; Penalaran Hukum; Keadilan sosial; Ibu kota Negara.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.