No abstract

Penelian ini membahas mengenai analisis desain kebijakan Dana Kelurahan di tahun 2019. Dana Kelurahan merupakan salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Policy Design oleh Birkland (2011) yang membagi menjadi lima elemen desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini menujukkan desain kebijakan Dana Kelurahan Tahun 2019 tidak tepat. Hal ini terlihat dari tiga elemen diantaranya dapat dikatakan tidak sesuai dengan desain kebijakan Dana Kelurahan tahun 2019 mengingat sebagai sebuah alokasi transfer baru, kebijakan Dana Kelurahan tidak memiliki nomenklatur tersendiri sehingga menggunakan skema DAU Tambahan. Penggunaan nomenklatur tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik Dana Kelurahan yang bersifat khusus dan tidak memiliki formulasi perhitungan yang jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan PBB – P2 dan peran PBB – P2 melalui analisis efektivitas dalam pencapaiannya dan analisis kontribusi terhadap PAD dengan menggunakan data tahun 2015 - 2019. Metode dalam Penenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana data bersumber dari Bapenda DKI Jakarta maupun studi kepustakaan serta hasil pengamatan di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PBB – P2 cenderung stabil dengan peningkatan tertinggi tahun 2015 meningkat sebesar 24,52% dibanding tahun 2014 dan peningkatan terendah tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 8,43% dibanding tahun sebelumnya berbeda dengan laju pertumbuhan realisasi PAD yang cenderung fluktuatif dengan titik tertinggi meningkat sebesar 19,01% dari tahun 2016 dan titik terendah pada tahun 2018 menurun 1,31% dibandingkan tahun 2017; peningkatan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 104,75% (sangat efektif) dan terendah pada tahun 2015 sebesar 90,88% (efektif); tingkat kontribusi PBB – P2 terhadap PAD tertinggi di tahun 2019 sebesar 21,12% (sedang) dan terendah di tahun 2017 dengan nilai 17,33% (kurang); dan pengelolaan PBB – P2 di DKI Jakarta dilaksanakan secara hirarkhi sebagai bentuk internal control dalam pengelolaannya.

Village autonomy carries along a demand for villages to become self-reliant through optimization of village development that is based on local values and resources. This paper aims at exploring village development within the framework of the Saemaul Undong movement in South Korea. This paper conducts a qualitative approach, and data are collected through in-depth interviews with some key persons related to Saemaul Undong. By conducting Saemaul Undong, the village development movement in South Korea covered three important aspects: improving environmental quality, increasing income, and improving the villagers' mentality. Those three aspects became the main values in transforming rural areas of South Korea to have a better life by optimizing their resources. Freedom in deciding the village program even there was also a national development policy is one of the key success factors of the Saemaul Undong movement. The success of the implementation of the Movement spread to other countries in order to adopt the strategies and model from its country of origin.

Mendorong warga dalam Penganggaran Partisipatif (Participatory Budgeting) tidaklah mudah. Di Indonesia, tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musrenbang atau participatory budgeting (PB) tergolong rendah padahal regulasi telah mengamanatkan adanya partisipasi dalam penganggaran. Di sisi lain, masih banyak kasus korupsi yang terjadi dengan modus penyalahgunaan anggaran. Participatory Budgeting berbicara mengenai bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses penganggaran. Pelibatan ini penting sebagai bentuk transparansi dan Pencegahan korupsi, selain itu masyarakat juga merupakan pemilik uang dari pajak yang diberikan kepada pemerintah. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui faktor terpenting dari 5 (lima) kriteria kesuksesan PB dari hasil studi best practice di negara lain dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pakar terpilih adalah pendamping pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan faktor kunci utama untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam Penganggaran Partisipatif (PB) adalah dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.