Tulisan ini membahas politik pendanaan kampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan sumbangan dana kampanye yang besar dari kalangan oligark kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, dan dimensi pembayaran kembali pada saat pascapilpres kepada penyumbang dan pemilih. Dalam kaitan tersebut tulisan ini juga mendiskusikan pola pendanaan kampanye Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019, yang memengaruhi perubahan bentuk struktur politik oligarkis yang dihasilkan dari Pilpres 2019. Analisis tulisan ini didasarkan pada teori Oligarki dari Jeffrey A. Winters yang didukung oleh konsep pendanaan kampanye dari USAID dengan mengandalkan pada data sekunder laporan dana kampanye Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi yang dilaporkan ke KPU dan telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Argumen yang ditawarkan adalah bahwa politik pendanaan kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf, sebagai pemenang Pilpres 2019, yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark, memengaruhi perubahan sifat politik oligarkis pemerintahan hasil pilpres, yaitu perubahan sifat keterlibatan oligark dalam pemaksaan dan kekuasaan dari yang ‘terpecah’ menjadi ‘kolektif’, dan perubahan dari yang bersaing ‘liar’ antar-oligark menjadi ‘lunak’ bekerjasama dalam pemerintahan.
Tulisan ini membahas permasalahan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memunculkan kontroversi, gugatan dan penolakan dari sebagian masyarakat, meskipun telah didukung dengan Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana komunikasi politik kebijakan pemindahan IKN dan mengapa muncul problematika komunikasi politik mengenai pendanaan pembangunan IKN Nusantara? Teori komunikasi politik dari Pureklolon (2016) dan Harold D. Laswell (2016) digunakaan untuk menganalisis komunikasi politik dari para aktor, Pemerintah, kepada media maupun publik dengan ‘pesan’ mengenai pendanaan IKN. Sedangkan teori ekonomi politik dengan pendekatan klasik dari Caporaso (2008) digunakan untuk menganalisis pilihan kebijakan pendanaan IKN yang mendalkan swasta dan investor asing daripada APBN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif dan deskriptif analitis, yakni membangun pola-pola, kategori-kategori, dan tema-tema dari bawah ke atas (induktif), dari observasi empirik fenomena sosial politik. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan problematika komunikasi politik pendanaan IKN muncul karena 3 faktor, (1) Tidak ada rencana strategi komunikasi politik pemindahan IKN dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2020-2024 meski IKN merupakan program strategis nasional. Tidak jelas siapa ‘komunikator’ Pemerintah dan tidak ada ‘narasi tunggal’ sebagai ‘pesan’ utama komunikasi politik (2) Transparansi sumber pendanaan IKN dan bila pendanaan dari investor tidak sesuai harapan juga tidak jelas (3) Mitigasi komunikasi krisis tidak disiapkan untuk mengatasi komunikasi politik dengan calon invetstor ataupun publik. Ketiga faktor penyebab problematika komunikasi politik pendanaan IKN tersebut bila dibiarkan akan membuat publik cenderung meragukan bahwa isu pendanaan IKN akan mampu dikelola dengan baik oleh Pemerintah.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.