Zakat Dan Pajak: Perbandingan Malaysia Dan Indonesia

Abstract

Zakat dan Pajak merupakan dua hal kewajban dalam bidang harta, akan tetapi juga memiliki filosofis, asas, dan sifat yang berbeda. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, sedangkan pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada negara dan harus dibayarkan ke Negara sesuai dengan aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Seorang muslim wajib membayar zakat, dan seorang warna bernegara juga wajib untuk membayar zakat. Di sini peneliti membahas pelaksanaan zakat dan pajak perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Dalam enelitian ini menggunakan metode studi literature dengan jenis pendekatan kualitatif. Zakat dan Pajak di Malaysia dikelola oleh pemintah pusat melalui wilayah negara bagian masing-masing. Juga, zakat diklaim bisa menjadi pengurang atas kewajiban pepajakan, jika muzaki membayarkan zakat pada Pusat Pemungutan Zakat maka, ada pengurangan zakat untuk pengurangan pajak. Sedang di Indonesia, Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Terdapat regulasi antara zakat dan pajak, yang mana terdapat pemotongan zakat dan pajak apabila zakat yang disetorksn oleh muzaki melalui BAZNAS atau LAZ dengan menyertakan bukti setoran pajak.

Synergy of Zakat and Taxes Viewed from Fiscal Policy Objectives

“…At the beginning of the new order period, the Ministry of Religion had hopes of government involvement in the process and mechanism of zakat management so that it could maximize the potential of zakat in Indonesia. On December 4 1968, the Governor of DKI Jakarta issued a decree regarding the formation of the Zakat, Infaq and Alms Amil Agency or BAZIS, which we now know better as BAZNAS or National Zakat Amil Agency (Hamidah, 2021).…”