Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Kedepan

Abstract

This research aims (i) to elaborate about a central government plan on repositioning the structure of inspectorate; (ii) to explain responses of some inspectorate officers regarding the plan; and (iii) to provide suggestions on the adjustment plan that should be taken into consideration by the central government. This research found that, different with the public perception, the plan is not intended to reposition all the inspectorates, rather to inspectorates attached to local governments. These inspectorates are designed to be what thecalled 'kuasi vertical institution'. Meaning, it has a mixed character of both central and local government institution. This initiation increases the the echelon of the the head of local insepectorate and influences the relation between local inspectorate and head of local government. Officers who pros with this plan believe that this will enhance their independency (nb. we believe that the used term suppose to be impartiality); therefore, they will be more immune from the intervention.

Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah Sebagai Upaya Meminimali

“…Inspektur sebagai pimpinan dari Inspektorat daerah, mempunyai kedudukan serta jabatan yang terdapat pada susunan struktur organisasi perangkat daerah, untuk itu otomatis wajib menaati, memiliki loyalitas serta tunduk pada Kepala Daerah serta pada proses dilaksanakannya tugas pengawasan hasil tersebut dilakukan pelaporan serta dilakukan penyampaian pada Kepala Daerah agar mendapatkan arahan, petunjuk serta pertimbangan kemudian. 16 APIP atau pada konteks ini yakni Inspektorat Daerah merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki tupoksi melaksanakan pengawasan, serta pertanggungjawaban pada Kepala Daerah. 17 Berkesesuaian dengan kewajiban serta wewenangnya, untuk itu Inspektorat Daerah melaksanakan kewajiban pengawasan internal pemerintah.…”

Relavansi Gratifikasi Serta Implikasinya Terhadap Penyelenggara Negara

“…23 KPK mengkritik pihak inspektorat yang tidak pernah memberikan informasi terhadap dugaan penyimpangan dalam birokrasi pemerintahan terutama di berbagai intansi pemerintah daerah. 24 Pemberian gratifikasi yang mengarah kepada suap disinyalir banyak terjadi di berbagai daerah, itu sebabnya pengaduan terkait gratifikasi mencapai 462 kasus sebagaimana disebutkan pada data pembahasan sebelumnya. Pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat secara konkret untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.…”

The Essence of Supervision by the South Sulawesi Provincial Inspectorate in the Implementation of Regional Government

“…It was further stated that APIP was seen more as an organizational unit which was an extension of institutional leaders and regional government leaders. [7] This was further strengthened after the Corruption Eradication Committee held a coordination meeting (Rakor) with South Sulawesi Provincial Government officials in early November 2020 which was reported by Kompas.com media. In the news release, it was stated that the KPK warned the South Sulawesi Provincial Government because there were thousands of audit results from the Financial Audit Agency (BPK) that had not been followed up by the Inspectorate from 2017 to 2020, while Kumbul Sudjadi, who represented the KPK Region 8 Coordinator, explained that the time to take action was short.…”