Urgensi Tata Kelola Inovasi Perekaman Data Dan Dokumen Kependudukan

Abstract

Managing innovation involves many complex activities from organizations, stakeholders, and knowledge. Innovation is essential in improving the efficiency of the public sector. So the importance of governance innovation will provide the consequences of any failure or success of the innovation itself. Governance innovation also reflects the managing innovation in a way that is innovative as one strategy innovation process, so that innovation can show results and benefits. The focus of this research is the investigation phenomenon of governance innovations data and documents civil registration record with innovative ways in Southeast Aceh Regency. Also comparative with some other local government do it. Methods of qualitative analysis with phenomenology are used to be able to explain and illustrate and identify how the phenomenon occurs. Data collection is done inductively, interview, discussion, observation, and participation. Data reduction do with descriptive between empirical and secondary data. Images, tables, symbols, and lines used to realities revealed. Triangulation is used to conclude carefully from empirical and secondary data. The results of this research finding, governance innovation are innovative should be supported by policies, aside from the leadership capability as the executor. Citizen participation, cooperation various sector also contributes to a positive endorsement. Innovation is also an immediate need at this time for delivering excellent public services and competitive by the government.Keywords: Innovation Governance, Innovative, Public Service, Government.

Studi Perbandingan Clustering Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Keaktifan Penduduk Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan

“…Berdasarkan data populasi dunia yang dikeluarkan oleh population reference bureau, negara Indonesia menempati peringkat ke-4 terbesar terkait jumlah penduduk yang berkisar 264 jiwa yang berada di bawah negara Cina, India, dan Amerika Serikat Pada tahun 2017 (Maruapey, 2019). Hal tersebut menjadikan pemerintah Indonesia harus mempunyai data kependudukan yang valid.…”

“…Produksi dokumen kependudukan dapat berjalan dengan efisien jika penggunaan teknologi dalam melakukan perekaman data kependudukan tepat sasaran. Sedangkan pembuatan dokumen kependudukan sendiri dilayani secara gratis sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah (Maruapey, 2019).…”

Urgensi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) guna Mewujudkan Birokrasi Ideal

“…Sebagai negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia (Devi et al, 2016) turut menjadikan Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks, khususnya mengenai kependudukan. Jumlah penduduk yang tinggi menjadikan pemerintah berkewajiban dalam menjamin akurasi data kependudukan (Maruapey, 2019). Di sisi lain, kependudukan menjadi suatu isu berkepanjangan di Indonesia, mengingat laju peningkatan pertumbuhan penduduk yang linier terhadap timbulnya permasalahan tersebut.…”