Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung

Harefa, Yonata; Siallagan, Haposan; Siregar, Hisar

doi:10.51622/njlo.v1i01.342

Cited by 2 publications

(1 citation statement)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pasalnya, ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tertunda mengingat Pasal 201(7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dan nasional akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2027. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat pada dasarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada legislatif untuk menunjuk badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara langsung (Harefa et al, 2020).…”

Section: Keadaan Atau Kebutuhan Mendesak Untuk Menyelesaikan Masalah ...unclassified

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan

2022

View full text Add to dashboard Cite

Pemilu merupakan sarana yang sifatnya demokratis dalam memilih para wakil rakyat eksekutif dan legislative. Sering kali masalah dalam pemilu menjadi salah satu problem dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif efisien, jujur dan adil, karena akan menghasilkan penyelesaian masalah yang tidak kuat dengan adanya beberapa lembaga yang menangani permasalahan pemilu sehingga ada potensi tumpang tindih dalam hal putusan lembaga yang satu dengan yang lainnya. oleh sebab itu diperlukan suatu pelembagaan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu secara efektif, seperti membentuk peradilan khusus pemilu. Sebelum adanya undang-undang tentang peradilan khusus maka selama itu pula akan terjadi kekosongan hukum. Badan peradilan khusus hanya disebutkan dalam undang-undang Pilkada, tetapi tidak dijabarkan secara lanjut tentang kedudukan serta strukturnya. Oleh sebab itu, pengesahan peraturan tentang badan peradilan khusus sangat diperlukan demi mengisi kekosongan hukum. Pada penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajianya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penilitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf singkronisasi perbandingan hukum dan sejarah hukum. Oleh sebab itu, maka Perppu merupakan jawaban dari permasalahan. Hal ini yang dapat diharapkan untuk menambah terang solusi atas permasalahan terkait pemilu, maka pentingnya pembentukan badan peradilan khusus pemilu melalui Perppu yang memiliki ruang lingkup serta materi muatan yang sama dengan undang-undang, ditambah lagi waktu pembuatan Perppu yang lebih cepat dibandingkan dengan undang-undang,akan tetapi harus dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”.

show abstract

Section: Keadaan Atau Kebutuhan Mendesak Untuk Menyelesaikan Masalah ...unclassified

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan

2022

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

The Power of Constitutional Court to Settle Disputes on Local Election Results

Palguna

Bisariyadi²

2023

View full text Add to dashboard Cite

Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 abolished the proposal to establish a special court that have the power to resolve disputes on local election. As a result, that power shifted to Constitutional Court. This, de facto, is not the power designed to be exercised by the Court. Back tracked on historical trajectory of holding direct local elections, there has been a tug-of-war between judicial bodies on who have the legitimate power to settle the disputes on local elections results. This study aims to examine the power of Constitutional Court to adjudicate disputes on local election results. To achieve the research objective, this research framework will look at the historical context to have an overview of the dynamics of transposition of judicial bodies to settle the disputes. In addition, this also assess Constitutional Court decisions which provide interpretations as the basis for the legitimacy of the Court's power to adjudicate local election disputes.

show abstract

Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung

Cited by 2 publications

References 0 publications

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan

The Power of Constitutional Court to Settle Disputes on Local Election Results

Contact Info

Product

Resources

About